Gubernur Bobby Sambangi Kantor Menkeu Purbaya, Ini yang Dibahas 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyambangi kantor Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Juanda I Kementerian Keuangan, Selasa (7/10/2025).

Bobby tidak hadir sendiri, dia ditemani oleh 17 gubernur lainnya yang juga termasuk dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Bobby menyatakan, pertemuan audiensi dengan Menkeu Purbaya membahas soal Transfer ke Daerah sekaligus keluhan lain dari masing-masing daerah.

Baca juga: Bobby Nasution Razia Pelat Truk Aceh, DPR: Jangan Bikin Panas Antardaerah

"Diskusi, diskusi. Diskusi semua. Tadi semua daerah sudah menyampaikan usulannya," ujar Bobby usai melakukan audiensi dengan Menkeu Purbaya, Selasa.

Meski begitu Bobby tidak menjelaskan lebih rinci keluhan yang disampaikan seluruh daerah itu. Dia hanya memastikan bahwa usulan daerah hampir sama.

"Hampir sama semua, hampir sama semua. Bukan hanya dari Sumatera Utara, tapi sama semua," tutur dia. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerima kunjungan dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia di Gedung Juanda I Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2035) pagi.

Pantauan Tribunnews di lokasi, Asosiasi Pemprov Seluruh Indonesia mulai berdatangan sejak pukul 09.00 WIB. Nampak juga Gubernur Sumatera Utara Boby Nasution yang hadir sekitar pukul 09.09 WIB di Gedung Juanda I Kemenkeu.

Selain Boby, hadir juga Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang tiba pada pukul 09.45 WIB. Pertemuan ini untuk membahas Transfer ke Daerah (TKD).

"Saya belum tahu, mereka ingin ketemu ya sudah saya temuin. (Bahas TKD) Saya yakin pasti itu," ujar Purbaya di Loby Gedung Juanda I, Selasa.

Purbaya bilang, pertemuan ini juga untuk menjelaskan kondisi saat ini keuangan pemerintah dan daerah. Sekaligus membahas dana bagi hasil (DBH).

DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

"Biar saja kita lihat keuangan daerah kita seperti apa, keuangan pemerintah seperti apa, kita atur sesuai kondisi keuangan," tegas dia.