APPSI: Jangan Pangkas Anggaran TKD Tahun 2026, Pak Purbaya!

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sekaligus Gubernur Jambi Al Haris meminta, pemerintah untuk tidak memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026.

Hal itu dia sampaikan usai menggelar audiensi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, di Gedung Juanda I Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

"TKD yang dikirim ke daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari TKD itu sendiri, diantaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar personal belanja pegawai," ujar Al Haris.

"Nah ini luar biasa berdampak terhadap APBD kami di tahun 2026 kedepan, makanya dari itu semua daerah tadi menyampaikan apa-apa yang dirasakan di daerahnya masing-masing," imbuhnya menegaskan.
 
Al Haris mengatakan, pemangkasan TKD bervariasi atau tidak sama dari satu provinsi ke provinsi lainnya. Misalnya Provinsi Jambi dari sebelumnya Rp 4,6 triliun menjadi Rp 3,1 triliun.

"Turun Rp 1,3 triliun lebih, dari DAU, DBH, tunda salur itu semua gabung," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan bahwa tidak banyak persoalan yang dibahas dalam audiensi tadi. Namun yang pasti, seluruh gubernur mengusulkan untuk tidak memangkas anggaran TKD tahun 2026.

"Kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran tidak dipotong karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing," kata Muzakir.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda juga menegaskan bahwa pemerintah perlu menunda pemangkasan TKD untuk tahun depan.

Baca juga: Pramono Anung Putar Otak usai TKD Jakarta Dipotong Rp15 T, Bakal Pangkas Perjalanan Dinas

"Semuanya tidak setuju," ujar Sherly.

"Mudah-mudahan Pak Menkeu bisa berkomunikasi dengan baik mencari solusi yang baik sehingga kita kedepan untuk pembangunan infrastruktur bisa berjalan dengan baik," sambungnya.