Pramono Anung Putar Otak usai TKD Jakarta Dipotong Rp15 T, Bakal Pangkas Perjalanan Dinas

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, buka suara terkait pemotongan transfer ke daerah (TKD) 2026 yang dipotong oleh pemerintah pusat.

Ia menjelaskan bahwa TKD DKI Jakarta mengalami pemotongan hingga Rp15 triliun. Terkait keputusan ini, Pramono mengaku hanya bisa menerimanya.

Pramono mengungkapkan sebelum ada pemotongan, ABPD DKI Jakarta 2026 sebesar Rp95,35 triliun. Sementara, setelah adanya pemotongan TKD, maka menjadi Rp79,06 triliun.

"Kita hanya menerima Rp11,15 triliun, di dalam APBD kita dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun, penurunannya hampir Rp15 triliun."

"Apapun ini, sudah menjadi keputusan pemerintah pusat sehingga kita tidak punya pilihan lain kecuali menjalankan apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat," kata Pramono dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya ketika memimpin sebuah rapat, dikutip Selasa (7/10/2025).

Pramono pun mewanti-wanti agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan penyisiran kembali anggaran untuk tahun 2026 setelah adanya pemotongan. Dia berharap OPD melakukan efisiensi anggaran.

Baca juga: Satu Kain Sejuta Cerita, Hani Pramono Anung Dorong Pelestarian Budaya Lewat Hari Batik Nasional

Ia juga ingin OPD mengalokasikan anggaran non prioritas ke program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jakarta.

"Kita melakukan evaluasi secara menyeluruh, menyisir kembali belanja-belanja yang non prioritas dan menajamka fokus belanja yang secara langsung akan dirasakn oleh masyarakat di Jakarta," katanya.

Namun, meski ada efisiensi, Pramono melarang adanya pengurangan anggaran adalah untuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

"Karena semua itu adalah menjadi landasan kita semua untuk melakukan perbaikan di Jakarta ini terutama bagi keluarga yang kurang beruntung atau tidak mampu," tegasnya.

Pramono Putar Otak Cari Sumber Dana Lain usai TKD Disunat

Sebelumnya, Pramono turut membeberkan rencananya setelah TKD dipotong oleh pemerintah pusat.

Salah satunya pemotongan anggaran untuk perjalanan dinas. Bahkan, dia menyebut pemotongan di sektor itu menjadi yang utama.

"Yang jelas efisiensi dilakukan berkaitan dengan misalnya perjalanan dinas, anggaran belanja yang bukan menjadi prioritas utama, hal yang berkaitan dengan makan minum dan sebagainya," ujar Pramono, Senin (6/10/2025), dikutip dari Tribun Jakarta.

Demi meningkatkan kas daerah, Pramono mengaku tengah berusaha mencari sumber lain selain TKD.

Adapun salah satunya memfokuskan kerjasama dengan mitra hingga pemaksimal pajak melalui pembuatan Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L)