Polemik Utang Proyek Kereta Cepat, Pengamat: KAI Ambil Alih Whoosh Bukanlah Solusi, KAI Bisa Colaps

Terutama pengguna transportasi kereta api, termasuk juga pengguna moda transportasi Commuter Line (KRL).

Herry menilai hal itu justru bisa menimbulkan masalah sosial yang baru.

"Nah, ketika KAI lagi tidak punya kemampuan investasi, yang langsung kena dampaknya adalah masyarakat pengguna kereta, termasuk Commuter Line."

"Nah, ini ini bisa berpotensi menjadi masalah sosial nih. Bayangin kita orang selama ini udah enak-enak naik gitu ya KRL, tiba-tiba gerbongnya karatan apa segala macam, atau naik tarifnya," ungkap Herry.

Baca juga: Menkeu Purbaya Sampaikan soal Ogah Bayar Utang Whoosh Pakai APBN saat Rapat Dewas Danantara

DPR Desak Pemerintah Cari Skema Alternatif

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini menanggapi masalah utang pembiayaan proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC).

Terlebih setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dirinya enggan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang Kereta Cepat Whoosh tersebut.

Menurut Anggia, utang proyek KCIC atau Whoosh ini sejak awal memang tidak dibiayai oleh pemerintah, tapi menggunakan pembentukan konsorsium antara BUMN dan mitra asing.

Lalu kini proyek KCIC ini justru menyebabkan utang yang sangat besar dan memberatkan BUMN serta korporasi.

“Kondisinya memang sangat berat bagi BUMN dan korporasi. Dari awal pembentukannya saja sudah tidak di-handle langsung oleh negara, dan sekarang utangnya sudah besar sekali."

Baca juga: Mahfud MD Setuju Purbaya soal Ogah Bayar Utang Whoosh: Proyek Beratkan Pembangunan Lain

"Kita belum tahu sampai kapan bisa terbayarkan,” kata Anggia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (14/10/2025), dilansir laman resmi DPR RI.

Anggia menilai masalah yang dihadapi KCIC ini harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Pasalnya jika tidak ditangani dengan baik, beban utang akan terus bertambah dan menghambat kinerja BUMN.

Bahkan utang proyek KCIC ini juga bisa menimbulkan kerugian jangka panjang bagi negara.

Anggia menambahkan, koordinasi lintas kementerian dan lembaga juga penting dilakukan untuk menangani masalah utang KCIC.

Agar nantinya langkah  langkah penyelamatan proyek KCIC tidak menimbulkan risiko fiskal baru bagi negara.

Baca juga: Soal Utang Kereta Cepat Whoosh, Jokowi Disebut Tak Dengarkan Nasihat Ignasius Jonan