Kamis, 30 April 2026

Proyek Kereta Cepat

Polemik Utang Proyek Kereta Cepat, Pengamat: KAI Ambil Alih Whoosh Bukanlah Solusi, KAI Bisa Colaps

Pengamat BUMN Herry Gunawan menilai pengambilalihan aset proyek Kereta Cepat Whoosh oleh pemerintah bukanlah solusi atas masalah utang proyek Whoosh.

Tayang:
WARTA KOTA/YULIANTO
UTANG PROYEK WHOOSH - Sejumlah penumpang berjalan masuk ke kereta Whoosh di Stasiun Whoosh Halim, Jakarta, Jumat (4/4/2025). Warta Kota/Yulianto. Pengamat BUMN sekaligus Direktur Next Indonesia, Herry Gunawan ikut menanggapi soal masalah utang pembiayaan proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) atau Whoosh yang kini jadi sorotan publik. Diketahui dalam penanganan masalah utang proyek Kereta Cepat Whoosh ini, muncul opsi pengambilalihan aset Whoosh oleh pemerintah. Menanggapi opsi tersebut, Herry menilai pengambilalihan aset Whoosh oleh pemerintah ini bukanlah solusi yang tepat. 

“Menteri (Kepala BP) BUMN sudah menyampaikan akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Kalau Kementerian Keuangan tetap tidak ingin membiayai proyek ini melalui APBN, maka perlu dicari skema alternatif. Kita diskusikan dulu supaya jelas dan tidak merugikan negara,” terang Anggia.

Lebih lanjut Anggia menegaskan bahwa solusi pembiayaan harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional dan keberlanjutan usaha BUMN.

Pemerintah diharapkan dapat menemukan pola kerja sama yang sehat antara konsorsium, investor, dan negara tanpa membebani satu pihak secara berlebihan.

“Kita ingin negara tidak dirugikan, BUMN tetap berkembang dengan baik, dan cita-cita untuk memiliki korporasi besar yang bisa menghasilkan dividen besar bagi negara juga tetap bisa terwujud,” tambahnya.

Baca juga: Pakar: Rakyat Tak Mungkin Sudi Bayar Utang Proyek Whoosh Pakai APBN, Siapa Tanggung Jawab?

Menkeu Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh Pakai APBN

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dibebankan pada APBN.

Hal ini merespons opsi yang disampaikan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah.

"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri," ujar Purbaya saat Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Purbaya juga menilai bahwa Danantara dalam satu tahun mengantongi sebesar Rp 80 triliun dari dividen.

Untuk itu sepatutnya masalah utang KCIC ini bisa teratasi tanpa harus pembiayaan dari pemerintah.

"Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahkan swasta sama government," tegas dia.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Wahyu Gilang Putranto)

Baca berita lainnya terkait Proyek Kereta Cepat.

Halaman 3/3
Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved