WNA Boleh Pimpin BUMN, CELIOS: Harus Ada Prakondisi, Tak Boleh Ada Titipan Jabatan di Pucuk Direksi

Ringkasan Berita:

• Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira menilai alasan Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan WNA jadi pimpinan BUMN ini karena ingin mencontoh Temasek Holdings milik Singapura.
• Diketahui direksi-direksi di Temasek Holdings ini mayoritasnya merupakan mantan direktur di perusahaan multinasional global.
• Namun untuk bisa seperti Temasek Holdings milik Singapura, BUMN kita harus melakukan prakondisi. Yakni dengan memilih pimpinan BUMN, seperti Dirut & CEO yang mengandalkan meritokrasi.

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memperbolehkan warga negara asing (WNA) menjadi pimpinan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini sebenarnya ingin mencontoh Temasek Holdings milik Singapura.
 
Karena direksi-direksi di Temasek Holdings ini mayoritasnya merupakan mantan direktur di perusahaan multinasional global.

"Sebenarnya mimpinya itu kalau mimpi kan boleh aja ya. Ini sama seperti Temasek Holding. Jadi Temasek itu kalau kita bongkar jeroannya itu akan dilihat bahwa direksi-direksinya memang talenta-talenta eks direktur perusahaan multinasional global."

"Dulu ada mantan direksinya Alphabet misalnya, atau CEO-nya perusahaan manufaktur skala besar. Nah, itu mimpinya ke sana arahnya," kata Bhima dalam tayangan Program 'Sapa Indonesia Pagi' Kompas TV, Jumat (17/10/2025).

Temasek Holdings adalah perusahaan investasi global milik negara Singapura yang didirikan pada tahun 1974. Perusahaan ini memiliki dan mengelola portofolio investasi yang beragam di berbagai sektor seperti keuangan, telekomunikasi, teknologi, energi, dan infrastruktur, baik di Singapura maupun di seluruh dunia. 

Berbeda dengan Government of Singapore Investment Corporation (GIC) yang mengelola cadangan devisa negara, Temasek berfokus pada investasi secara komersial untuk menghasilkan keuntungan. 

Namun menurut Bhima, untuk bisa seperti Temasek Holdings milik Singapura, BUMN kita harus melakukan prakondisi.

Yakni dengan memilih pimpinan BUMN, seperti Direktur Utama (Dirut) atau CEO yang mengandalkan meritokrasi.

Meritokrasi adalah sistem di mana penghargaan, promosi, dan posisi dipegang berdasarkan prestasi, kemampuan, dan usaha individu, bukan karena status sosial, kekayaan, atau koneksi. 

Bhima menilai, persoalan tata kelola BUMN ini bukan masalah WNI atau WNA yang memimpin, tapi soal pucuk pimpinan BUMN ini harus meritokrasi.

"Tapi kan ada prakondisi sebelum BUMN kita itu bisa sama dengan Temasek tadi. Apa prakondisinya? Maka bukan hanya direksi-direksinya, tapi Dirutnya itu memang harus mengandalkan meritokrasi. Kalau perlu tapi memang dicari dulu dari dalam."

Baca juga: Prabowo Minta Kemendiktisaintek Siapkan 2.000 Profesional Muda Siap Kerja di BUMN dan Swasta

"Karena sebenarnya talenta kita dari maupun diaspora Indonesia di luar itu siap mengisi pos itu sebenarnya sebelum masalahnya adalah WNI atau WNA. Tapi pucuk pimpinan CEO-nya itu harus meritokrasi," jelas Bhima.

Ketika BUMN kita bisa mengandalkan meritokrasi dalam pemilihan pimpinan, maka tidak boleh lagi ada titipan jabatan, atau komisaris yang merangkap jabatan.

Jajaran direksi di BUMN juga tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan partai politik.

"Artinya meritokrasi enggak boleh ada titipan jabatan misalnya atau ada komisaris rangkap jabatan. Direksi juga yang misalnya punya konflik kepentingan dengan partai politik atau relawan tertentu. Itu dibersihkan dulu," ungkap Bhima.

Selanjutnya setelah meritokrasi ini berjalan di BUMN, maka baru bisa dibicarakan soal kemungkinan WNA menjadi pimpinan di BUMN.