PKS: Penyelesaian Utang Proyek Kereta Cepat Tak Boleh Bebani APBN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah berhati-hati dalam menangani utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). 

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Handi Risza, menilai skema pembiayaan proyek tersebut berpotensi menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Proyek ini sejak awal dijanjikan akan berjalan sepenuhnya dengan skema business to business (B2B) tanpa melibatkan APBN. Namun, seiring pembengkakan biaya, pemerintah justru menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 89 Tahun 2023 yang mengizinkan penggunaan APBN sebagai jaminan pinjaman utang proyek,” kata Handi kepada wartawan, Jumat (17/10/2025).

Handi menjelaskan, proyek yang mulai dikerjakan sejak 2016 itu telah menelan biaya sebesar US$7,27 miliar atau sekitar Rp110,16 triliun. 

Biaya tersebut membengkak sekitar US$1,2 miliar atau Rp18,36 triliun dari rencana awal. Untuk menutup kekurangan dana, China Development Bank (CDB) memberikan pinjaman senilai US$560 juta (sekitar Rp8,3 triliun) dengan bunga 3,4 persen.

Menurut Handi, skema pembiayaan tambahan itu menimbulkan kekhawatiran baru karena adanya permintaan jaminan APBN dari pihak China serta usulan perpanjangan masa konsesi proyek dari 50 menjadi 80 tahun.

“Kekhawatiran kami, China meminta APBN sebagai jaminan dari pinjaman utang proyek tersebut, termasuk usulan perpanjangan masa konsesi dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Ini berpotensi membebani keuangan negara di masa depan,” ucapnya.

Meski proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung telah beroperasi sejak 2 Oktober 2023, Handi menilai persoalan utama kini terletak pada penyelesaian utang besar yang menyertainya. 

Menurut dia, pemerintah Indonesia perlu melakukan negosiasi atau restrukturisasi pinjaman proyek kereta cepat Jakarta-Bandung agar tidak berdampak pada APBN.

“Saat ini ada dua opsi yang berkembang, yaitu melunasi utang tanpa melibatkan APBN misalnya dengan pengambilalihan infrastruktur atau suntikan dana tambahan untuk KAI,” ucap Handi.

“PKS menilai opsi restrukturisasi utang tanpa menggunakan dana APBN adalah pilihan terbaik, karena pemerintah sedang fokus pada sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Handi menyoroti manfaat ekonomi dari proyek tersebut belum sebanding dengan biaya besar yang dikeluarkan.

“Dampak ekonomi jangka panjang masih belum terlihat signifikan. Butuh waktu lama agar proyek ini benar-benar memberikan manfaat nyata, terutama jika tidak diikuti dengan pengembangan wilayah dan optimalisasi pendapatan,” katanya.

Handi menekankan agar pemerintah tidak kembali mengulangi kesalahan dengan membiayai proyek-proyek ambisius berisiko tinggi. 

Dia menilai fokus pembangunan seharusnya diarahkan pada sektor yang lebih berdampak langsung bagi rakyat.