Bahlil Keberatan Kinerjanya Disorot Netizen, Yang Berhak Menilai Presiden!

Ringkasan Berita:

• Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia keberatan kinerjanya sebagai menteri jadi sorotan dan kritikan netizen di media sosial.
• Menurutnya, kinerja menteri tidak ditentukan oleh opini publik atau arus perbincangan di media sosial.
• Hanya Presiden Prabowo Subianto yang berhak menilai kinerja dirinya sebagai menteri kabinet. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia keberatan kinerjanya sebagai menteri di sektor energi dan sumberdaya mineral jadi sorotan dan kritikan netizen di media sosial.

Bahlil menegaskan, hanya Presiden Prabowo Subianto yang berhak menilai kinerja dirinya sebagai menteri kabinet. Dia menegaskan, kinerja menteri tidak ditentukan oleh opini publik atau arus perbincangan di media sosial.

Pernyataan itu disampaikan Bahlil kepada awak media menanggapi ramainya komentar dan meme yang menyinggung dirinya, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

“Menyangkut dengan apa yang kami kerjakan, pasti yang berhak menilai menteri itu adalah presiden. Itu hak prerogatif presiden,” ujar Bahlil.

Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan, kementeriannya bekerja sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan tetap fokus mencapai target-target strategis negara.

“Saya bukan berarti ingin mengatakan gimana gitu ya, teman-teman media kan bisa cek. KPI pendapatan PNBP kita di 2025 on the track, bahkan mencapai target APBN."

"Lifting kita sekarang sudah di atas APBN. Hilirisasi berjalan dengan baik. Listrik desa berjalan dengan baik. Sumur-sumur rakyat kita berikan dengan baik,” jelasnya.

Bahlil menambahkan, pemerintah juga terus memperluas akses izin usaha pertambangan bagi koperasi dan UMKM, sesuai amanat konstitusi.

“Untuk keadilan dalam rangka implementasi Pasal 33, agar kekayaan negara semua dilakukan secara merata, IUP-IUP koperasi, IUP-IUP UMKM telah dimediasi lewat perubahan undang-undang,” ujarnya.

Baca juga: Pembuat Meme Bahlil Dilaporkan ke Polisi, GPA: Demokrasi Bukan Alasan untuk Menghina

Ia menilai, kritik publik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, namun kebijakan negara harus dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan, bukan tekanan opini.

“Apapun, kita akan pertaruhkan tentang kedaulatan negara. Karena bagi saya, menteri itu adalah pejabat negara, pembantu presiden," ujarnya.

Baca juga: Soal Pelaporan Meme Bahlil Lahadalia, Feri Amsari: AMPG Harus Sadar Konsekuensi Pejabat Itu Dikritik

"Kalau apa yang sudah diarahkan oleh presiden untuk menjaga marwah negara, untuk menjalankan KPI, menjalankan kedaulatan, saya sering mengatakan, dengan segala hormat, jangankan sejengkal, jangankan selangkah, sejengkal pun saya nggak akan pernah mundur,” pungkas Bahlil Lahadalia