Prabowo Semprot Menteri Bahlil Lahadalia Soal Izin Impor Gas Untuk Rumah Sakit

Ringkasan Berita:

• Prabowo menyoroti aturan-aturan teknis yang tidak masuk akal di tingkat kementerian seringkali menjadi penghambat utama pelayanan publik
• Prabowo menilai kecenderungan birokrat dalam menciptakan regulasi berlapis seringkali bukan untuk efisiensi, melainkan untuk membuka celah praktik pungutan liar atau suap
• Prabowo memerintahkan jajarannya untuk melakukan deregulasi besar-besaran agar proses perizinan di Indonesia bisa bersaing dengan negara tetangga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan teguran kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait kerumitan izin birokrasi yang menghambat pasokan kebutuhan vital masyarakat, termasuk impor gas untuk rumah sakit.

Teguran itu disampaikan Presiden Prabowo di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026).

Awalnya, Prabowo menyoroti bagaimana aturan-aturan teknis yang tidak masuk akal di tingkat kementerian seringkali menjadi penghambat utama pelayanan publik.

Hal ini ditemukan Presiden saat memonitor distribusi gas yang sangat dibutuhkan fasilitas kesehatan, tapi tertahan karena persoalan administratif.

"Saya monitor ya masalah impor kalau tidak salah gas ya untuk rumah sakit dipersoalkan ini itu, ini itu, akhirnya akhirnya suplai gas kita sangat tipis untuk rumah sakit. Hanya soal izin-izin," ujar Presiden Prabowo Subianto sembari menunjuk Bahlil.

Baca juga: Bahlil Bantah Ada Kenaikan Tarif Listrik, Segini Tarif Listrik Mei 2026 per kWh Semua Golongan

Prabowo menilai kecenderungan birokrat dalam menciptakan regulasi berlapis seringkali bukan untuk efisiensi, melainkan untuk membuka celah praktik pungutan liar atau suap.

Ia memperingatkan agar oknum pejabat tidak lagi mempersulit pengusaha maupun kebutuhan publik demi mencari keuntungan pribadi.

"Kecenderungan regulasi adalah inisiatif dari birokrat-birokrat untuk terus terang saja saya sampaikan untuk cari peluang ada yang nanti minta kickback minta uang supaya izinnya dipercepat keluar," tegasnya.

Baca juga: Bahlil Kembali Sebut Kampusnya Tak Ditemukan di Google: Kampus Tak Jamin Kualitas Mahasiswa

Prabowo juga menyentil fenomena kementerian yang sering membuat aturan turunan baru meskipun pemerintah pusat sedang berupaya menyederhanakan regulasi.

Fenomena ini dianggap kontraproduktif dengan semangat kemudahan berbisnis yang ingin dicapai pemerintah.

"Sudah kita sederhanakan ada KL-KL yang bikin lagi peraturan menteri, peraturan teknis, peraturan ini," ucapnya.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan pihaknya telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan deregulasi besar-besaran agar proses perizinan di Indonesia bisa bersaing dengan negara tetangga.

Targetnya, izin yang selama ini memakan waktu tahunan harus bisa diselesaikan dalam hitungan minggu.

"Mensesneg saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar bikin Satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan, ya jangan persulit," pungkasnya.