Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim Dorong Adanya Kemitraan Ritel Modern dan UMKM

Ringkasan Berita:

• Rivqy Abdul Halim mendorong kolaborasi antara ritel modern dan pelaku UMKM untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang seimbang.
• Ini tanggapan dari pernyataan Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar soal dominasi ritel modern, 
• Rivqy menilai perlu respons bijak dan proporsional dari pemerintah.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim, mendorong adanya kemitraan antara ritel modern dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal.

Hal itu disampaikannya menyikapi pernyataan Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Abdul Muhaimin Iskandar terkait dominasi ritel modern.

Menurut legislator PKB yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur IV (Kabupaten Jombang
Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto) itu, pernyataan Menko PM tersebut harus disikapi dengan cara yang bijak dan proporsional.

"Pernyataan itu harus kita lihat sebagai dorongan agar pemerintah menata kembali ekosistem perdagangan nasional. Ritel modern dan usaha kecil tidak seharusnya saling melemahkan, tetapi tumbuh bersama secara seimbang," kata Rivqy dalam keterangannya Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Rivqy menyoroti fakta bahwa omzet ritel modern nasional kini mencapai sekitar Rp700 triliun per tahun.

Sementara jutaan usaha mikro dan kecil yang menopang 60 persen PDB nasional justru masih kesulitan mengakses pasar dan permodalan. 

Ketimpangan tersebut, lanjut Rivqy, perlu diatasi lewat penertiban regulasi perizinan dan pemerataan kesempatan usaha.

"Kesetaraan ekonomi harus menjadi prioritas. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan aturan izin ritel modern tidak merugikan pedagang kecil di sekitar mereka, terutama soal titik lokasinya. Sekarang bisa kita lihat di banyak daerah radius nggak sampai 200 meter ada ritel modern," ucapnya.

Lantas, Rivqy mendorong adanya kemitraan antara ritel modern dan UMKM lokal.

Misalnya dengan membuka ruang bagi produk-produk lokal di jaringan minimarket. Ia juga mendesak agar setiap kebijakan berbasis pada data dan keadilan ekonomi, bukan tekanan pasar semata.

"Modernisasi ekonomi penting, namun harus didasari pada kompetitif yang adil, agar tidak ada yang tertinggal. Selanjutnya, bahwa amanah Undang-undang Dasar kita, menekankan pada dasar prinsip ekonomi berkeadilan," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bicara terkait upaya Pemerintah memajukan ekonomi desa.

Ia menyebut, upaya tersebut menghadapi tantangan dari para retail raksasa di desa. 

"Bapak ibu sekalian Koperasi Desa Merah Putih hadir Membangun ekonomi desa yang sangat lesu adanya. Kita tahu bahwa berbagai upaya membangun desa telah kita lakukan," kata Cak Imin, Selasa (28/10/2025) lalu. 

Ia menyebut, upaya tersebut terkadang membuat ekonomi bertumbuh dan berkembang. Namun, kata dia, terkadang ekonomi di desa tetap lesu. 

"Ada kalanya bertumbuh dan berkembang, ada kalanya tetap lesu dan tidak punya energi untuk menjadi kekuatan ekonomi desa," ucap dia.