Tiga Problem Industri Pariwisata RI yang Kemenpar Perlu Segera Benahi

Ringkasan Berita:

• Standar CHSE belum diterapkan sepenuhnya di semua destinasi wisata di Indonesia.
• Kementerian Pariwisata diminta serius memperbaiki standar kebersihan di destinasi wisata.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat ini masih ada tiga persoalan penting yang dinilai masih menghambat perkembangan sektor pariwisata nasional. 

Persoalan pertama terletak pada masih banyaknya destinasi wisata yang belum memenuhi standar Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE). 

Menurutnya, Anggota Komisi VII DPR, Athari Gauthi Ardi fasilitas dasar seperti toilet dan tempat pembuangan sampah di  sejumlah lokasi wisata masih sangat kurang. 

Ia meminta penjelasan mengenai langkah konkret yang telah dan akan dilakukan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk memperbaiki standar kebersihan tersebut.

Persoalan kedua yang disoroti Athari adalah inkonsistensi regulasi retribusi sampah di daerah. 

Perbedaan biaya, mekanisme insentif, serta tidak seragamnya aturan dinilai menghambat inisiatif lokal dalam pengelolaan sampah wisata. 

Politikus PAN ini mempertanyakan apakah sudah ada payung hukum setingkat Peraturan Menteri (Permen) serta bagaimana upaya pemerintah dalam menyelaraskan kebijakan tersebut agar tidak tumpang tindih.

Selain itu, Athari juga menyinggung minimnya perangkat dan pengetahuan pelaku UMKM 
serta pengelola wisata terhadap pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI). 

Padahal, banyak UMKM yang sudah mampu menembus pasar ekspor, namun pemasaran 
dalam negeri masih lemah karena keterbatasan akses teknologi. Ia mendorong adanya dukungan nyata dari pemerintah agar teknologi bisa diakses secara merata oleh pelaku usaha.

“InsyaAllah, jika ini dibenahi, pariwisata kita akan semakin baik,”ujar Athari, Selasa(18/11/2025).

Baca juga: 5 Destinasi Wisata Internasional Terfavorit Warga Jepang di Tahun 2025 Versi Agoda, Bali Termasuk?

Dengan tiga catatan penting tersebut, Athari menekankan perlunya kerja sama lintas 
kementerian dan pemerintah daerah untuk memperkuat sektor pariwisata nasional, sekaligus meningkatkan daya saing UMKM sebagai bagian integral dari ekosistem wisata Indonesia.