Jasindo Gandeng Kemenkeu, Urus Barang Milik Negara Kena Bencana Kini Lebih Cepat

Ringkasan Berita:

• Peluncuran ini sekaligus menandai pembayaran premi pertama asuransi Barang Milik Negara melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) kepada konsorsium asuransi BMN.
• Hingga 2025, nilai BMN yang telah diasuransikan melalui anggaran kementerian/lembaga mencapai sekitar Rp 61 triliun.
• Dengan peluncuran skema pooling fund bencana, cakupan asuransi pada tahun ini bertambah sekitar Rp 30 triliun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asuransi Jasindo dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara(DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menandatangani kontrak payung dan peluncuran Asuransi Barang Milik Negara (BMN) Preferen dengan mekanisme pembiayaan Pooling Fund Bencana. 

Baca juga: Kemenkeu Kaji Kenaikan Gaji PNS 2026, Banyak Faktor Jadi Pertimbangan

Peluncuran ini sekaligus menandai pembayaran premi pertama asuransi Barang Milik Negara melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) kepada konsorsium asuransi BMN.

“Kedua kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat perlindungan aset negara melalui skema pengasuransian yang berkelanjutan. Momentum ini juga menjadi percepatan transformasi tata kelola risiko di tingkat nasional, dengan harapan implementasi Asuransi BMN Preferen mampu menghadirkan standar mitigasi risiko yang lebih terukur, transparan, dan akuntabel di seluruh Kementerian dan Lembaga,” ujar Direktur Utama Asuransi Jasindo, Andy Samuel dalam pernyataannya, Rabu(3/12/2025).

Hingga 2025, nilai BMN yang telah diasuransikan melalui anggaran kementerian/lembaga mencapai sekitar Rp 61 triliun. 

Dengan peluncuran skema pooling fund bencana, cakupan asuransi pada tahun ini bertambah sekitar Rp 30 triliun dengan piloting pada tiga kementerian, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama, sehingga total cakupan tahun 2025 mencapai Rp 91 triliun.

Baca juga: DJKN Bakal Siapkan Daftar Lahan BLBI untuk Program 3 Juta Rumah

Asuransi BMN Preferen menghadirkan pola perlindungan aset negara yang lebih terstruktur dengan menetapkan standar pertanggungan yang sama bagi seluruh kementerian/lembaga.

Pembiayaan pooling fund berperan sebagai mekanisme pelengkap dalam pengelolaan dana bersama yang memungkinkan pembayaran premi dilakukan diluar anggaran Kementerian/Lembaga (Rupiah Murni).

Sehingga, pemulihan BMN yang terdampak bencana dapat direspons lebih cepat dan pelayanan umum dapat berkesinambungan serta stabilitas fiskal keuangan negara dapat terjaga.

Andy juga menjelaskan bahwa pilot project pembiayaan pooling fund saat ini melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebagai pembayar premi bersama untuk Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama.

“Fase awal ini menjadi landasan penting sebelum implementasi penuh secara nasional untuk memastikan perlindungan BMN, mulai dari gedung kantor, fasilitas pendidikan, hingga fasilitas kesehatan dapat berjalan di seluruh instansi,” tambahnya. 

Asuransi Jasindo memastikan kesiapan operasional melalui penguatan layanan, kesiapan sistem, dan sinergi lintas kementerian/lembaga. 

Baca juga: Didorong Sektor Energi, Laba Jasindo Meroket Hingga 288,9 Persen

“Kami berkomitmen mengawal pelaksanaan ini dengan profesionalisme dan kolaborasi, sebagai bagian dari peran aktif Asuransi Jasindo dalam memperkuat ketahanan aset negara terhadap risiko bencana,” tutup Andy.

Artikel ini telah tayang di Kontan dengan judul 'Jasindo dan DJKN Resmikan Adendum Kontrak Payung & Luncurkan Asuransi BMN Preferen'