Gaji Habis 30 Persen di Jalan, Daerah Didorong Bangun Transportasi Murah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Setiap pagi, jutaan pekerja urban di Indonesia harus bertaruh dengan dua hal: kemacetan yang menguras energi dan ongkos perjalanan yang mencekik dompet. 

Realitas pahit ini membuat sebagian besar penghasilan bulanan habis menguap begitu saja di jalanan, sebelum sempat ditabung untuk masa depan keluarga.

Kondisi inilah yang membuat urgensi pembangunan transportasi publik di berbagai daerah tidak bisa lagi ditunda. 

Moda transportasi yang murah dan terintegrasi dinilai menjadi instrumen paling konkret untuk menyelamatkan dompet masyarakat kelas pekerja sekaligus menghidupkan urat nadi ekonomi lokal.

Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah, mengungkapkan bahwa menyejahterakan masyarakat sebenarnya bisa dimulai dari hal mendasar, yaitu memangkas biaya perjalanan harian mereka.

"Kalau kita ingin menyejahterakan masyarakat, salah satunya bisa diawali dengan menyediakan transportasi publik yang baik. Mengurangi biaya perjalanan itu sudah bagian dari mensejahterakan mereka," ujar Piter dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/6/2026).

Sebagai gambaran nyata, Piter mencontohkan realitas yang dihadapi warga Jakarta. 

Meski Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sudah menyentuh angka Rp5,7 juta, rata-rata warga ibu kota masih harus mengalokasikan 25 persen hingga 30 persen pendapatan mereka hanya untuk bermobilisasi.

Beban ini diperkuat oleh data Statistik Komuter Jabodetabek dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang merekam pengeluaran harian para pekerja. 

Dalam data tersebut, hampir sepertiga atau sekitar 28,6 persen komuter harus merogoh kocek minimal Rp25.000 per hari, atau setara dengan Rp750.000 setiap bulannya.

Baca juga: Mau ke Jakarta Fair 2026? Cek Rekayasa Lalu Lintas, Lokasi Parkir, dan Rute Transportasi Umumnya

Sementara itu, kelompok komuter lainnya mengeluarkan biaya yang lebih bervariasi. 

Ada sekitar 14,7 persen pekerja yang menghabiskan Rp5.000 hingga Rp10.000 per hari—setara Rp150.000 hingga Rp300.000 per bulan. 

Hanya sebagian kecil, yaitu 8,2 persen komuter, yang beruntung bisa menekan ongkos di bawah Rp5.000 per hari atau kurang dari Rp150.000 per bulan.

Menurut Piter, jika jaringan transportasi publik yang nyaman dan murah tersedia di berbagai wilayah, pos pengeluaran yang besar ini bisa dipangkas secara signifikan. 

Sisa dana tersebut tentu bisa dialihkan warga untuk kebutuhan lain yang lebih produktif.