Pemerintah Akan Serap 4 Juta Ton Gabah Petani di Harga Rp 6.500 Per Kg

Ringkasan Berita:

• Bulog akan menyerap 4 juta ton gabah petani dengan harga Rp 6.500 per kilogram tahun ini.
• Harga serapan beras tahun ini tetap sama seperti di 2025 dengan luas tanaman padi di Oktober–Desember 2025 mencapai 400–500 ribu hektar.

 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menargetkan menyerap 4 juta ton gabah petani dengan harga Rp 6.500 per kilogram (kg) pada tahun ini dan jika terealisasi akan menjadi sejarah baru bagi Indonesia.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimistis target itu tercapai karena luas tanam Oktober–Desember 2025 mencapai 400–500 ribu hektar.

"Kita target serap gabah beras tahun 2026 itu 4 juta ton. Itu target Bulog. Kita kolaborasi, kerja sama, insyaallah mudah-mudahan ini tercapai," kata Amran di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Senin (12/1/2026).

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menilai langkah menuju penyerapan 4 juta ton sudah on track.

Pencapaian 2025 menjadi acuan untuk hasil yang lebih baik pada tahun ini. Ia berharap target pada tahun ini tidak akan dihadapi oleh kendala.

"Salah satu capaian yang sudah kita raih kemarin sudah diumumkan adalah swasembada pangan di 2025 dan itu kita pertahankan dan targetnya bukan hanya swasembada, tapi bisa ekspor," kata Sudaryono.

Direktur Utama Perum Bulog Ahamd Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya sudah menggelar rapat kerja nasional untuk membagi tugas mulai dari penyerapan gabah hingga penyaluran beras.

Baca juga: 2026 Bulog Beli Gabah Petani Pakai Mekanisme Transfer, Tak Lagi Cash

"Kita akan seterusnya swasembada pangan. Sesuai dengan tugas Bulog untuk melakukan penyerapan, pengolahan, sampai dengan penyaluran semaksimal mungkin, bahkan akan terwujudnya ekspor maupun satu harga beras di seluruh Indonesia," kata Rizal.

Amran memastikan harga Gabah Kering Panen (GKP) yang diserap pemerintah tetap Rp 6.500 per kg seperti tahun 2025.

Rizal pernah menyampaikan bahwa ke depan pembelian gabah oleh Bulog akan dilakukan secara digital atau non-tunai. Amran meniai langkah digitalisasi itu baik, tetapi ia menyarankan sistem pembayaran tetap dikombinasikan dengan tunai untuk mengantisipasi kendala di lapangan.

"Tidak boleh digitalisasi semua, kombinasi karena mengantisipasi," ujar Amran.