Moody's Turunkan Outlook RI, Pengamat: Risiko Meningkat dari Sisi Tata Kelola

Dampak Jangka Pendeknya ke Bursa, IHSG Lebih Rentan Terkoreksi

Hendra menyatakan, dalam jangka pendek penurunan outlook utang Pemerintah RI oleh Moody's adalah IHSG jadi lebih rentan mengalami koreksi.

"Secara teknikal, indeks berpotensi menguji area psikologis 8.000 yang menjadi level krusial." kata Hendra.

Jika level ini berhasil ditembus, ruang penurunan terbuka menuju area support berikutnya di kisaran 7.888. 

Sementara dari sisi atas, resistance IHSG berada di area 8.200, yang akan menjadi tantangan kuat selama sentimen global dan domestik belum sepenuhnya pulih. 

“Namun koreksi ini lebih tepat dibaca sebagai fase konsolidasi yang sehat, bukan awal dari tren bearish struktural,” ungkapnya.

Terkait kekhawatiran potensi Indonesia turun kelas menjadi frontier market oleh MSCI, Hendra bilang risikonya masih relatif kecil dalam waktu dekat.

"Penurunan outlook oleh lembaga pemeringkat tidak otomatis mengubah status pasar modal, kata dia.

Klasifikasi emerging market oleh MSCI dan FTSE lebih banyak ditentukan oleh faktor aksesibilitas pasar, likuiditas, serta stabilitas dan konsistensi regulasi pasar modal, bukan semata oleh rating kredit. 

“Selama Indonesia tetap menjaga status investment grade, likuiditas pasar, dan keterbukaan terhadap arus modal asing, risiko penurunan ke frontier masih dapat dikendalikan,” sebut Hendra.

Hendra menekankan, peringatan dari Moody’s tidak bisa dianggap enteng. Jika ke depan terjadi penurunan peringkat kredit yang nyata, disertai memburuknya kualitas regulasi, lemahnya perlindungan investor, serta meningkatnya ketidakpastian kebijakan, maka persepsi global terhadap pasar Indonesia bisa tertekan lebih dalam. 

“Pada titik inilah risiko terhadap posisi Indonesia di mata investor global akan meningkat secara struktural,” katanya.

Jadi Peringatan Dini Buat RI

Hendra menegaskan, pengumuman Moody’s terbaru ini lebih tepat dibaca sebagai peringatan dini, bukan alarm darurat.

Karena itu, Pemerintah Indonesia dan otoritas diharapkan mampu memperkuat koordinasi kebijakan, memperbaiki komunikasi publik, serta menjaga disiplin fiskal dan moneter agar kepercayaan investor tetap terjaga.