Legislator PKB Harap Pertamina Jelaskan soal Kabar Cadangan BBM Cukup untuk 20 Hari

Ringkasan Berita:

• Pertamina diminta beri penjelasan komperhensif agar warga tak panik soal kabar cadangan BBM Indonesia cukup  20 hari di tengah konflik Timur Tengah
• Imbas dari kabar itu beberapa daerah justru menimbulkan kepanikan berlebih di masyarakat.
• Banyak SPBU mengalami antrean panjang dan masyarakat saling berebut BBM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, merespons kabar cadangan BBM Indonesia cukup sekitar 20 hari di tengah konflik Timur Tengah yang memanas imbas Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran. 

Rivqy pun meminta Pertamina memberikan penjelasan secara komprehensif supaya warga tak panik.

"Imbas dari pernyataan ini, di beberapa daerah justru menimbulkan kepanikan berlebih di masyarakat. Banyak SPBU mengalami antrean panjang dan masyarakat saling berebut BBM," kata Rivqy kepada wartawan, Sabtu (7/3/2026).

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB itu menjelaskan bahwa sistem pencadangan BBM di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan Pertamina dalam menyediakan dana serta fasilitas penyimpanan. 

Dia menyebut pernyataan soal cadangan BBM di RI habis dalam jangka waktu tertentu tak bisa dimaknai secara sederhana.

Ia menilai Pertamina sebagai operator utama distribusi energi nasional harus memberikan penjelasan yang lebih komprehensif kepada masyarakat terkait ketersediaan BBM di Indonesia.

"Agar kepanikan ini tidak berkembang dan tidak menimbulkan konflik horizontal yang justru merugikan masyarakat luas," katanya.

Baca juga: Bahlil Sebut Stok BBM Indonesia Masih Aman, Imbau Warga Tak Panic Buying Akibat Konflik Timur Tengah

Untuk diketahui, saat ini di sejumlah daerah terpantau terjadi antrean kendaraan yang mengular di berbagai SPBU. 

Fenomena panic buying ini dipicu oleh kekhawatiran masyarakat akan potensi kelangkaan stok BBM imbas memanasnya situasi konflik antara Israel-Amerika Serikat dengan Iran.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebut, pemerintah telah mengambil langkah untuk mengamankan pasokan energi di tengah memanasnya konflik antara Israel-Amerika Serikat dengan Iran.

Menurut Bahlil, pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) telah mengalihkan sumber impor minyak mentah dari kawasan Timur Tengah ke sejumlah negara lainnya.

Sebab, sekitar 20 hingga 25 persen bahan baku minyak mentah Indonesia sebelumnya didatangkan dari kawasan Timur Tengah.

"Kami dengan Pertamina sudah switch dari Middle East kita ambil di Amerika, kemudian dari Nigeria, dan dari Brasil. Jadi tidak perlu ada panic buying," kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (6/3/2026).

Baca juga: Perang AS–Israel vs Iran Memanas, Pramono Minta Warga Jakarta Tak Panic Buying BBM dan Pangan

Oleh karena itu, Bahlil memastikan stok bahan baku aman meskipun situasi geopolitik di Timur Tengah masih memanas.

"Jadi enggak perlu ada panik, enggak perlu. Suplai lancar," ungkap Ketua Umum Partai Golkar ini.

Selain minyak mentah, Bahlil juga merinci asal impor produk bensin. Ia menjelaskan bahwa bensin siap pakai tidak diimpor dari kawasan konflik maupun Amerika Serikat.

"Bensin ini tidak kita impor dari Middle East, tidak juga kita impor dari Amerika atau dari Afrika. Impor bensin kita itu dari Singapura sama Malaysia, dan sebagian kita bangun industri kilang kita dalam negeri," ucapnya. 

Sementara untuk Solar, ia memastikan produksi dalam negeri sudah mampu memenuhi kebutuhan secara penuh.

Produksi tersebut, menurut dia, berjalan terus-menerus sehingga stok tidak hanya bergantung pada cadangan 20 hari, melainkan disuplai secara kontinyu.

Ia menjelaskan, kapasitas tempat penyimpanan (storage) minyak Indonesia sejak dulu memang hanya menampung pasokan selama 25 hari. 

Saat ini, kata Bahlil, realisasi stok yang tersedia berada di angka 23 hari, masih di atas batas aman standar nasional.

"Nah, standar minimal ketersediaan kita itu untuk standar nasional minimal harus di atas 20 hari. Sekarang minyak kita 23 hari. Jadi itu artinya bahwa standar kepemilikan kita, minyak kita itu aman," imbuhnya.