Mudik 2026, Anggota DPR Minta Ramp Check Bus Dilakukan Langsung ke Garasi PO

Ringkasan Berita:

• Kementerian Perhubungan diminta melakukan inspeksi keselamatan (ramp check) kendaraan angkutan mudik Lebaran 2026 langsung ke garasi perusahaan otobus (PO), tidak hanya di terminal bus.
• Standar ketat kelayakan jalan tidak hanya berlaku untuk angkutan darat, tetapi juga secara umum untuk angkutan laut dan udara. 
• Zero accident tidak boleh dijadikan sekadar target administratif atau angka matematis semata agar tidak memicu pendekatan yang keliru di lapangan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan inspeksi keselamatan (ramp check) kendaraan angkutan mudik Lebaran 2026 langsung ke garasi Perusahaan Otobus (PO), tidak sekadar di terminal. 

Hal ini ditegaskan Edi menyusul proyeksi pergerakan masyarakat pada masa libur Lebaran 2026 yang diperkirakan mencapai 143,9 juta orang. Meski angka tersebut diklaim menurun dari tahun sebelumnya, pengawasan keselamatan tidak boleh kendur.

"kita minta ramp check tidak hanya dilakukan di terminal, namun juga dengan mendatangi Perusahaan otobus atau PO. Sehingga semua transportasi yang jalan ini benar-benar layak jalan, ini harus dipastikan betul," kata Edi kepada Tribunnews.com, Sabtu (14/3/2026).

Edi menegaskan, standar ketat kelayakan jalan ini tidak hanya berlaku untuk angkutan darat, tetapi juga secara umum untuk angkutan laut dan udara. 

Selain kesiapan armada, politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini juga menyoroti manajemen rest area (tempat istirahat) di jalan tol. 

Meski penyelenggaraan tahun lalu dinilai sudah cukup baik, ia memberi catatan agar jumlah petugas dan papan informasi di rest area diperbanyak secara masif.

"Posko-posko ketupat yang ada ini benar-benar dimaksimalkan fungsinya, maka kita minta posko ini dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang bisa dimanfaatkan oleh pemudik beristirahat dan mengembalikan kondisi tubuh yang fit sebelum melanjutkan perjalanan," tuturnya. 

Baca juga: Pengelola Terminal Kampung Rambutan Siapkan Bus Bantuan, Pemudik Tak Perlu Takut Kehabisan Tiket

Terkait upaya mengurai kemacetan, Edi mendesak pemerintah untuk membentuk pusat komando terpadu berskala nasional. Hal ini krusial untuk mencegah tumpang tindih kebijakan antarkementerian dan lembaga di lapangan.

Ia memaparkan pembagian tugas yang harus dipertegas. Kemenhub fokus pada kebijakan transportasi, Korlantas Polri pada rekayasa lalu lintas dan penegakan hukum, Kementerian PUPR memastikan kesiapan infrastruktur jalan dan rest area, sementara Pemerintah Daerah menyiapkan jalur alternatif.

Edi juga meluruskan pandangan terkait konsep Zero Accident (nol kecelakaan) dalam penyelenggaraan mudik. 

Baca juga: H-6 Lebaran, 353 Penumpang Berangkat dari Terminal Bus Kampung Rambutan Sejak Pagi

Menurutnya, zero accident tidak boleh dijadikan sekadar target administratif atau angka matematis semata. Jika hanya menjadi target angka, hal itu justru memicu pendekatan yang keliru di lapangan.

Edi menegaskan, zero accident harus dipahami sebagai prinsip dasar komitmen pemerintah untuk terus menurunkan risiko kecelakaan secara berkelanjutan. 

"Maka yang kita tekan kan bersama adalah komitmen kita dan arah kebijakan serta strategi-strategi membangun keselamatan ini yang harus dimunculkan semua pihak, termasuk pelaksana kegiatannya, siapa ya pemudik juga harus aware," imbuhnya.