Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah, Pemerintah Diminta Efisiensi Anggaran

Ringkasan Berita:

• Ancaman APBN: Gejolak Timur Tengah hantui ekonomi nasional, defisit anggaran terancam jebol lampaui batas aman.
• Realokasi Dana: Pemerintah didesak geser anggaran makan gratis demi amankan subsidi energi dan bahan pokok.
• Pangkas Pemborosan: Belanja dinas kementerian hingga pejabat titipan di BUMN diminta segera dievaluasi demi rupiah.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah didesak segera mengambil langkah efisiensi anggaran secara radikal guna menjaga defisit APBN tetap di bawah tiga persen akibat tekanan hebat konflik di Timur Tengah.

Langkah antisipatif ini merespons peringatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengenai potensi jebolnya ambang batas defisit anggaran akibat lonjakan harga minyak dunia.

Wakil Ketua Umum KSPSI, Arnod Sihite, menilai penguatan efisiensi anggaran menjadi kunci mutlak agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah badai global yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat luas.

Menko Airlangga Hartarto sebelumnya memaparkan bahwa eskalasi di Timur Tengah dapat memicu harga minyak hingga skenario terburuk 115 dolar AS per barel. Dalam Sidang Kabinet Paripurna, ia mengungkapkan pelemahan rupiah hingga Rp17.500 per dolar AS berisiko menyeret defisit anggaran ke level 4,06 persen.

“Artinya dengan berbagai skenario ini, defisit yang 3 persen itu sulit kami pertahankan. Kecuali kami mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan, Pak Presiden,” tegas Airlangga dalam laporannya kepada Presiden, Jumat (13/3/2026).

Merespons tekanan fiskal tersebut, Arnod Sihite mengusulkan agar pemerintah segera melakukan tinjauan ulang terhadap alokasi anggaran pada sejumlah program besar yang belum memiliki urgensi ekonomi mendesak.

Strategi relokasi anggaran disarankan untuk memperkuat produktivitas nasional, khususnya dalam menjamin ketersediaan energi, keterjangkauan bahan pokok, dan ketahanan subsidi.

"Pemerintah harus fokus pada program prioritas untuk masyarakat," ujar Arnod dalam keterangan tertulis, Senin (16/3/2026). 

Ia menekankan bahwa pengendalian belanja negara adalah harga mati guna menjaga kesehatan fiskal.

Selain pergeseran program, efisiensi harus menyasar belanja internal kementerian, termasuk memperketat pembatasan perjalanan dinas yang kerap membebani keuangan negara.

Arnod juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap posisi pejabat di BUMN yang sering kali tidak berbasis kompetensi. 

"Program pemerintah yang tidak efektif harus dievaluasi, termasuk posisi pejabat di BUMN yang kadang bukan dari bidangnya dan hanya sekadar titipan," tegasnya.

Sinergi antar-lembaga perlu diperkuat guna mengikis ego sektoral, sehingga laporan yang disampaikan kepada Presiden mencerminkan realitas objektif di lapangan, bukan sekadar pemenuhan formalitas.

Baca juga: Harga Minyak Dunia Tembus 105 Dolar AS per Barel, Pasokan Terganggu Akibat Perang Iran

Dalam menghadapi dinamika pasar modal dan inflasi, pemerintah didorong mengelola cadangan devisa secara lebih produktif serta memperkuat penggunaan produk dalam negeri sebagai benteng pertahanan rupiah.

Memperluas peluang ekspor ke pasar non-tradisional dan menggerakkan UMKM dianggap sebagai langkah cerdas untuk menambah devisa negara secara organik.