Ada Ancaman Krisis Energi, Transportasi Umum Didorong Pakai EV

Ringkasan Berita:

• Pemerintah diminta mempercepat elektrifikasi pada moda transportasi umum untuk menyiasati krisis energi saat ini.
• Krisis energi yang melanda banyak negara dipicu eskalasi perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang memicu blokade akses di Selat Hormuz oleh Iran.
• Pemerintahan Prabowo telah merespons ancaman krisis energi melalui 8 kebijakan termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno meminta pemerintah mempercepat elektrifikasi pada moda transportasi umum untuk menyiasati krisis energi saat ini.

"Transportasi umum sejatinya adalah kebutuhan dasar warga yang wajib dipenuhi oleh negara. Urgensinya akan semakin nyata dan sangat terasa manfaatnya, terutama saat dunia tengah dihantam krisis energi global," tutur Djoko dalam keterangan, Jumat (3/4/2026).

Ia menjelaskan, krisis energi yang melanda banyak negara dipicu eskalasi perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang memicu blokade akses di Selat Hormuz oleh Pasukan Garda Revolusi Iran (IRGC).

Kondisi tersebut memaksa sejumlah negara mengambil langkah penghematan energi, terutama di sektor transportasi yang selama ini sangat bergantung pada Bahan Bakar Minyak (BBM).

Menurut Djoko, sejumlah negara dengan sistem transportasi publik yang lemah, memilih kebijakan pembatasan konsumsi energi yang berdampak langsung pada aktivitas masyarakat.

Pakistan memangkas hari kerja menjadi empat hari, Mesir menaikkan harga BBM hingga 30 persen, sementara India memperketat pengendalian energi dan mengurangi subsidi.

Di kawasan Asia Tenggara, Thailand dan Vietnam mendorong kebijakan kerja dari rumah dan membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Filipina bahkan menerapkan empat hari kerja dan menekan konsumsi energi di lembaga pemerintah.

Baca juga: Senator Amerika: Mobil China Seperti Kanker, Serukan Boikot Global

Sebaliknya, negara dengan transportasi publik yang kuat mampu mengambil langkah lebih progresif. Korea Selatan menyesuaikan harga BBM secara dinamis, Jepang menyiapkan cadangan energi, hingga Australia yang menggratiskan angkutan umum untuk mendorong peralihan moda transportasi.

Pemerintahan Prabowo telah merespons ancaman krisis energi melalui 8 kebijakan termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen dan mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) beralih ke transportasi umum. 

Akan tetapi, implementasi kebijakan ini dinilai belum merata karena keterbatasan layanan transportasi publik di berbagai daerah.

Djoko menilai, saat ini baru Jakarta yang memiliki sistem transportasi umum relatif siap, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Hal ini tercermin dari kebijakan wajib penggunaan transportasi umum bagi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap hari Rabu.

Baca juga: Anwar Ibrahim Perintahkan ASN Malaysia Bekerja dari Rumah Mulai 15 April

Di luar Jakarta, meski puluhan daerah telah mulai mengoperasikan layanan transportasi modern, keberadaannya belum sepenuhnya dapat diandalkan untuk kebutuhan mobilitas harian masyarakat.

Menurut Djoko, keterlambatan pemerintah dalam membenahi transportasi umum berdampak serius. Di banyak kota, layanan angkutan publik justru terus menurun, bahkan hilang tanpa pengganti yang memadai. Program Teman Bus yang digagas sejak 2020 pun kini menghadapi tantangan akibat pemangkasan anggaran.

Djoko menilai bahwa elektrifikasi transportasi umum harus segera dipercepat sebagai solusi jangka panjang menghadapi krisis energi sekaligus mendorong pemerataan akses transportasi.

"Pemerintah perlu segera mempercepat elektrifikasi transportasi publik yang mencakup wilayah perkotaan, perdesaan, kawasan transmigrasi, hingga daerah 3TP (Terpencil, Terluar, Tertinggal dan Pedalaman). Dengan jangkauan yang menyeluruh, transisi energi dapat berfungsi sebagai katalisator pemerataan aksesibilitas yang inklusif, bukan sekadar modernisasi sarana transportasi semata," terangnya.

Baca juga: Industri Kondom India Lumpuh Gara-gara Perang Iran-Amerika