Defisit Fiskal di Depan Mata, Pemerintah Diminta Waspadai Kebijakan BBM

Ringkasan Berita:

• Jika Pertamina tidak bisa melakukan pengadaan BBM, sementara market share-nya hampir 90 persen, diperkirakan tidak akan ada lagi pasokan BBM di dalam negeri
• Jika harga minyak dunia mencapai 105 dolar AS per barel dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di level Rp 17 ribu, maka defisit APBN bisa mencapai 3,6 persen.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah diminta berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait dengan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) baik untuk BBM bersubsidi maupun nonsubsidi di tengah ketidakpastian ekonomi global dan lonjakan harga minyak.

Pasalnya, kebijakan mempertahankan harga ditengah lonjakan harga minyak mentah global untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, namun perlu diwaspadai dampaknya bagi ketahanan energi nasional.  

Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, mengatakan dengan asumsi harga Indonesia Crude Price (ICP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) 2026 sebesar 70 dolar AS per barel ke harga rata-rata saat ini, pergerakan hariannya mendekati harga minyak Brent.  

Dan jika merujuk pada harga minyak jenis Brent dikurangi sekian persen, kira-kira sudah ada selisih dengan asumsi ceteris paribus artinya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diasumsikan sama dengan asumsi di APBN 2026.

Hasilnya, paling tidak masing-masing produk BBM ada selisih harga jual Rp 5.000 - Rp 9.000 per liter dibanding nilai keekonomiannya.

“Ini bukan masalah subsidi-nya, tetapi ini masalah keberlanjutan pengadaannya yang perlu diantisipasi. Kalau subsidi nanti bisa diselesaikan dengan mekanisme kompensasi, tetapi yang jauh lebih mengkhawatirkan di dalam konteks ketahanan itu adalah ada nggak uangnya Pertamina untuk mengadakan di hari-hari kedepan atau bulan berikutnya,” ungkap Komaidi di acara diskusi bertajuk “Menjaga Ketahanan Energi Di Tengah Gejolak Harga Minyak Global” yang digelar Energy and Mining Editor Society (E2S) di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Menurut Komaidi, berdasarkan data terakhir volume penjualan BBM nasional yang mencapai kisaran 80 juta kiloliter per tahun, dengan market share sekitar 88-90 persen, penjualan BBM Pertamina satu tahun sekitar 72 juta-75 juta kiloliter atau kira-kira 200 ribu kiloliter per hari.

Jika volume penjualan BBM Pertamina dikalikan Rp 5.000-Rp 9.000, maka perlu tambahan dana sekitar Rp 1,5 triliun-Rp2 triliun per hari atau satu bulan mencapai Rp 60 triliun.

“Berapa bulan mereka (Pertamina) tahan dengan cashflow yang ada. Belum lagi mereka juga mungkin ada beberapa bond yang akan jatuh tempo juga, jadi harus bayar cicilan pokoknya maupun bunga utangnya,” kata dia.

Komaidi mengatakan jika Pertamina tidak bisa mengadakan pasokan BBM, sementara market share-nya hampir 90 persen, maka enggak akan ada BBM di dalam negeri.

Ini yang membuat pemerintah perlu hati-hati di dalam mencermati kondisi yang ada atau kemudian memberikan kebijakan.

Baca juga: Wapres Gibran Tanggapi Usulan JK Agar Pemerintah Naikkan Harga BBM

Di satu sisi, lanjut dia, keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM dalam konteks ekonomi cukup dipahami. Namun yang jauh lebih penting, kalau barangnya enggak ada, maka akan kolaps semuanya.

“Hitung-hitungan APBN maupun ekonomi menjadi enggak berarti, kalau barang itu nggak ada, bisa dibayangkan, jika BBM di SPBU enggak ada.  Ini akan menimbulkan kemacetan nasional di dalam konteks ekonomi maupun sosial. Ini yang saya kira perlu diantisipasi oleh kita semua,” tegas Komaidi.
 
Menurut Doktor Kebijakan Energi dari Universitas Trisakti ini, upaya pemerintah untuk mendinginkan masyarakat memang penting, namun tetap perlu rasional.

“Kebijakan boleh populis, tetapi harus rasional.  Kalau populis irasional, kombinasi itu akan menghancurkan semua tatanan, saya kira,” tegas Komaidi.