Asbanda Dorong BPD Lepas dari Peran Parking Fund, Diminta Jadi Motor Ekonomi Daerah

Ringkasan Berita:

• Asbanda mendorong bank pembangunan daerah (BPD)  bertransformasi dari sekadar penampung dana daerah menjadi penggerak ekonomi regional.
• BPD diminta mengoptimalkan aliran dana ke sektor produktif dan tidak lagi hanya menjadi parking fund APBD karena peran strategisnya untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah dan UMKM.
• Pengetatan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN yang dapat menekan ruang fiskal pemerintah daerah dan mengurangi kapasitas belanja pembangunan.

TRIBUNNEWS.COM, SOLO - Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Agus H. Widodo menegaskan Bank Pembangunan Daerah (BPD) harus keluar dari peran tradisional sebagai penampung dana pemerintah daerah dan bertransformasi menjadi penggerak utama ekonomi daerah.

Menurut Agus, kekuatan ekonomi daerah tidak lagi hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga pada kemampuan BPD dalam mengelola dan mengarahkan aliran dana ke sektor produktif.

“Ke depan, kekuatan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh APBD, tetapi juga oleh seberapa kuat BPD mampu mengelola, menggerakkan, dan mengakselerasi aliran dana di daerah,” kata Agus dalam The Asian Post Best Regional Champion Forum 2026 di Solo, Kamis (16/4/2026).

Agus menilai praktik BPD sebagai parking fund atau tempat penempatan dana pemerintah daerah tidak lagi relevan dengan kebutuhan ekonomi saat ini.

Ia menekankan BPD harus naik kelas menjadi orkestrator keuangan daerah yang berperan menjaga likuiditas sekaligus mendorong pembiayaan sektor riil.

“BPD tidak boleh hanya menjadi tempat parkir dana pemerintah daerah. BPD harus naik kelas menjadi orkestrator pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.

Agus juga menyoroti potensi pengetatan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN yang dapat menekan ruang fiskal pemerintah daerah dan mengurangi kapasitas belanja pembangunan.

Baca juga: ASBANDA: Digitalisasi Layanan Bank Pembangunan Daerah Sangat Penting 

Namun, ia menyebut kondisi tersebut sekaligus membuka peluang bagi BPD untuk memperkuat intermediasi ke sektor produktif. “Tantangan ini justru momentum bagi BPD untuk mengoptimalkan dana daerah dan memperkuat pembiayaan ke sektor produktif,” ujarnya.

Asbanda mendorong tiga agenda utama penguatan BPD ke depan, yakni penguatan tata kelola dan manajemen risiko, akselerasi digitalisasi operasional, serta penguatan peran dalam ekosistem ekonomi daerah termasuk pembiayaan UMKM.

Baca juga: Asbanda Dorong BPD Optimalisasi SIPD-RI dan Siskeudes-Link untuk Tingkatkan Kinerja Pemda

Di tengah tekanan fiskal, Agus menegaskan BPD harus menjadi bagian dari solusi pembiayaan pembangunan daerah, bukan sekadar pelengkap sistem keuangan. “Di tengah keterbatasan fiskal, BPD adalah solusi, bukan sekadar pelengkap,” katanya.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, regulator, dan industri perbankan daerah menjadi kunci untuk memperkuat peran BPD sebagai motor pertumbuhan ekonomi regional.