Iran Vs Amerika Memanas
Dua Kapal Tanker Pertamina Masih Ditahan Iran, Ahli: Problemnya di Strategi Diplomasi
Pemerintah RI dinilai tak memiliki pemahaman memadai tentang sistem politik Iran sehingga 2 kapal tanker Pertamina tak bisa melintas Selat Hormuz
Ringkasan Berita:
- Dua kapal tanker milik Pertamina International Shipping masih tertatan dan terjebak tidak bisa melintasi Selat Hormuz sejak pecah perang Amerika dan Israel dengan Iran.
- Pengamat menilai persoalan utama kegagalan meloloskan dua kapal tanker tersebut karena kurangnya pemahaman Indonesia terhadap sistem politik Iran
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua kapal tanker milik Pertamina International Shipping yakni Pertamina Pride dan MT Gamsunoro masih tertatan dan terjebak tidak bisa melintasi Selat Hormuz sejak pecah perang Amerika dan Israel dengan Iran.
Menteri Luar Negeri Sugiono mengklaim ada hambatan birokrasi dalam proses negosiasi dengan pihak Iran untuk melepas kedua kapal tanker tersebut, yang menurut Sugiono tidak sinkron antara kebijakan pusat dan implementasi di lapangan.
Namun, pakar kemaritiman Siswanto Rusdi membantah alibi tersebut. Dia menilai persoalan utama justru terletak pada kurangnya pemahaman Indonesia terhadap sistem politik Iran, dimana pengambilan keputusan di Iran sangat terpusat pada pemimpin tertinggi, bukan pada kementerian atau presiden.
Menurutnya, kondisi ini membuat jalur diplomasi konvensional yang ditempuh Indonesia berpotensi tidak efektif. Terlebih jika komunikasi tidak sampai ke level pengambil keputusan tertinggi di negara tersebut.
"Sebetulnya dalam sistem politik Iran kita harus paham yang paling didengar, yang paling memiliki hak apalagi di dalam aspek luar negeri itu adalah pemimpin agungnya yang sekarang Sayid Mojtaba."
"Jadi menteri luar negeri, presiden bisa saja mengusulkan, tetapi di dalam sistem Iran kata putusnya di pemimpin agung tadi. Jadi sebetulnya kurang tepat bila Menlu Sugiono menyebut tidak ada koordinasi di internal Iran," ucap Siswanto dalam Program On Focus Tribunnews.com, Jumat (27/4/2026).
Keputusan strategis seperti isu nuklir hingga kerja sama internasional tetap bermuara pada pemimpin agung. Struktur ini berbeda dengan banyak negara lain yang lebih kolektif dalam pengambilan kebijakan luar negeri.
Baca juga: Dua Kapal Tanker Pertamina Masih Terjebak di Zona Perang Selat Hormuz
Siswanto juga menilai, kegagalan respons dari pihak Iran bukan semata karena hambatan birokrasi, melainkan bisa jadi karena isu yang disampaikan tidak dianggap prioritas.
"Untuk urusan-urusan luar negeri yang penting, nuklir, kemudian perjanjian-perjanjian kerja sama, mungkin dibahas di parlemen tetapi diputuskan di pemimpin agung. Pemimpin agung ini punya penasihat-penasihat, sehingga mereka inilah yang nanti didengarkan oleh Sayid Mojtaba."
"Dari Indonesia mengusulkan ini dan tidak direspons, bisa saja tidak mencapai ke pemimpin agung mungkin karena tidak penting yang dibicarakan atau bisa juga diamnya sudah sebuah keputusan."
"Jadi menurut saya inilah yang menjadi salah satu kelemahan kita bernegosiasi dengan Iran. Pejabat Kemlu, diplomat kita tidak mengerti karakter Iran ini," ungkapnya.
Baca juga: AS Kepung Laut Dunia, Semua Kapal Tanker Iran Terancam Dicegat
Lebih lanjut, Indonesia dinilai perlu membenahi pendekatan diplomasi dengan memahami aspek psikologis, budaya dan sejarah hubungan dengan Iran.
Menurutnya, rekam jejak hubungan kedua negara juga memengaruhi dinamika negosiasi saat ini. Siswanto mencontohkan adanya kasus masa lalu yang dinilai dapat memengaruhi kepercayaan Iran terhadap Indonesia.
"Kita bukan tanpa catatan di mata Iran. Catatan ini sudah kita perbaiki belum? Misalnya yang sudah beredar juga, kita menahan kapal Iran kemudian merampas isinya berikut kapalnya terus kita mau lelang."
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/pertamina-pride-vlcc_.jpg)