Teknologi Berkembang Cepat, Indonesia Didorong Bangun Regulasi Digital yang Responsif

Ringkasan Berita:

• Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai Rp22.513 triliun pada 2045, sehingga kebutuhan regulasi teknologi dan AI dinilai semakin mendesak
• Forum TFGI dan ERIA di Jakarta membahas tata kelola AI, keamanan siber, hingga perlindungan data di Asia Tenggara
• Kolaborasi lintas negara disebut penting untuk mendukung integrasi digital ASEAN.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dinilai semakin memperkuat kebutuhan terhadap aturan dan kebijakan yang efektif untuk mengatur perkembangan teknologi baru, terutama di tengah percepatan negosiasi Digital Economy Framework Agreement (DEFA) ASEAN yang ditargetkan rampung pada 2026.

Mengacu pada laporan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) yang merujuk data Kementerian PPN/Bappenas, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan tumbuh hingga 20,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau mencapai sekitar Rp22.513 triliun pada 2045.

Programme Director Tech for Good Institute, Citra Nasruddin, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan tata kelola teknologi yang adaptif dan berorientasi ke depan agar inovasi digital dapat terus berkembang.

Baca juga: Kerugian Akibat Scam di RI Diperkirakan Rp9,1 Triliun, Industri Perkuat Pertahanan Digital

“Hal ini sekaligus penting untuk menjaga kepercayaan publik, keamanan, dan integrasi digital di kawasan,” kata Citra dalam forum tertutup bertajuk “Tata Kelola Teknologi di Asia Tenggara: Memahami Arah Regulasi Teknologi Baru di Indonesia” yang digelar Tech for Good Institute (TFGI) bersama ERIA di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Forum tersebut menjadi ruang diskusi bagi para pemangku kepentingan di kawasan untuk membahas perkembangan tata kelola teknologi di Asia Tenggara, termasuk langkah strategis Indonesia dalam mengatur teknologi baru, khususnya terkait kecerdasan buatan (AI).

Selain itu, kegiatan ini juga menandai peluncuran laporan tahunan TFGI edisi ketiga bertajuk The Evolution of Tech Governance in Southeast Asia 2026. Laporan tersebut mengulas perkembangan kebijakan dan pendekatan tata kelola teknologi di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Diskusi dalam forum tersebut membahas berbagai isu strategis, mulai dari AI, keamanan siber, perlindungan data, hingga regulasi platform digital.

Menurut Citra, perkembangan teknologi yang sangat cepat di Asia Tenggara menuntut pendekatan tata kelola yang juga terus beradaptasi.

“Bukan sekadar melahirkan regulasi baru, yang tak kalah penting adalah memahami bagaimana institusi mengambil keputusan, mengoordinasikan implementasi, dan merespons tantangan-tantangan baru yang terus bermunculan,” ujarnya.

Ia berharap forum tersebut dapat mendorong diskusi yang lebih kontekstual dan relevan dengan kondisi kawasan demi menciptakan tata kelola digital yang lebih baik.

Sementara itu, Managing Director for Policy Design and Operations ERIA, Dr. Aladdin D. Rillo, menilai transformasi digital ASEAN telah memasuki babak baru.

“Pertanyaannya bukan lagi apakah regulasi diperlukan, tetapi bagaimana memastikan aturan dan kelembagaan yang ada benar-benar sesuai dengan kondisi pasar yang diatur,” katanya.

Menurut dia, integrasi ekonomi digital ASEAN juga perlu mempertimbangkan perbedaan tingkat kesiapan digital di masing-masing negara anggota.

Programme Manager Tech for Good Institute, Keith Detros, menilai tata kelola teknologi tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata.