Aset Negara Kawasan GBK Catat Pendapatan Rp812 Miliar Sepanjang 2025

Ringkasan Berita:

• Pendapatan kawasan GBK pada 2025 mencapai Rp812 miliar, naik dari Rp566 miliar pada tahun sebelumnya.
• PPKGBK menyebut kenaikan pendapatan didorong optimalisasi aset dan pemanfaatan kawasan untuk berbagai kegiatan publik.
• Penataan Blok 15 disiapkan untuk memperkuat fungsi GBK sekaligus menambah nilai ekonomi bagi negara dan masyarakat.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) mencatat pendapatan sepanjang 2025 senilai Rp812 miliar, naik dibanding tahun sebelumnya Rp566 miliar.

Direktur Keuangan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Hendry Arisandi, menyampaikan, perolehan tersebut memperkuat momentum optimalisasi aset negara, termasuk melalui penataan Blok 15 yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan manfaat yang lebih besar bagi negara serta masyarakat.

“Pada 2022, pendapatan GBK tercatat Rp255 miliar. Artinya, pendapatan 2025 meningkat hampir empat kali lipat dalam kurun tiga tahun,” kata Hendry dikutip Minggu (17/5/2026).

Baca juga: Pemerintah Gugat Hotel Sultan Rp 742 Miliar Terkait Royalti Penggunaan Lahan Kawasan GBK

Sepanjang 2025, kawasan GBK terus dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan olahraga, budaya, MICE, rekreasi, komersial, serta agenda publik berskala nasional dan internasional.

Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi A. Kusumo, menyampaikan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran, dukungan pemerintah, mitra, pengguna kawasan, dan masyarakat.

“Pendapatan GBK pada 2025 mencapai Rp812 miliar berdasarkan laporan keuangan audited. Capaian ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus menjaga amanah pengelolaan kawasan GBK secara profesional, tertib, dan memberi manfaat nyata bagi negara serta publik,” ujar Rakhmadi.

Ke depan, PPKGBK berharap kinerja positif tersebut dapat semakin diperkuat melalui penataan dan optimalisasi Blok 15. 

PPKGBK memandang penataan Blok 15 sebagai bagian penting dari agenda optimalisasi aset negara di kawasan GBK. 

Proses ini diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan GBK sebagai pusat olahraga, ruang publik, kegiatan nasional, MICE, rekreasi, serta aktivitas ekonomi yang sehat dan terukur.

Dalam pelaksanaannya, PPKGBK berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Kepolisian, TNI, dan unsur terkait lainnya. 

Koordinasi ini dilakukan agar seluruh proses terkait Blok 15 berjalan tertib, aman, terukur, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.