Raker di DPR, Komisi V Minta Menhub Dudy Jujur Soal Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Ringkasan Berita:

• DPR meminta pemerintah membuka penyebab sebenarnya kecelakaan Kereta Api Agro Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line di Bekasi Timur, 27 April 2026.
• DPR menegaskan investigasi kecelakaan kereta api tidak boleh ditutup-tutupi karena menyangkut tanggung jawab moral kepada para korban.
• DPR meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian nasional termasuk infrastruktur, SOP operasional, hingga perbaikan lintasan dan fasilitas keselamatan publik.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR meminta pemerintah dan seluruh pihak terkait, membuka penyebab sebenarnya kecelakaan Kereta Api Agro Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line di Bekasi Timur, 27 April 2026 lalu.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi V DPR Lasarus dalam rapat kerja (raker) bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kementerian Pekerjaan Umum, Korlantas Polri, dan KNKT di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Dalam rapat tersebut, Lasarus menegaskan investigasi kecelakaan kereta api tidak boleh ditutup-tutupi karena menyangkut tanggung jawab moral kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan.

“Saya waktu telepon-telepon dengan Pak Menteri Perhubungan, ‘Pak Menteri, kita ungkap ini apa adanya,’ saya bilang sama Pak Menteri. Karena ini tanggung jawab kita kepada korban,” kata Lasarus.

Lasarus menilai, keterbukaan menjadi langkah penting agar perbaikan sistem keselamatan transportasi kereta api dapat dilakukan secara menyeluruh dan kejadian serupa tidak kembali terulang.

“Kalau kita berbohong pada saat ini, Pak, kita berbohong juga kepada mereka yang sudah pergi, yang mengalami kecelakaan ini. Mari kita ungkap apa adanya untuk kebaikan, perbaikan ke depan,” ujarnya.

Lasarus menegaskan, Komisi V DPR RI tidak sedang mencari pihak yang harus disalahkan, melainkan ingin mengidentifikasi titik lemah dalam sistem transportasi kereta api nasional.

“Ya, kita bukan mencari siapa yang salah, Pak, tapi mencari titik lemah ada di mana dari sistem yang kita punya hari ini. Soal siapa yang salah, kita serahkan kepada polisi,” ucapnya.

Baca juga: Menhub Sakit, DPR Tunda Bahas Tragedi Kereta Bekasi Timur yang Tewaskan 16 Orang

Dalam rapat itu, Lasarus juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian nasional, mulai dari infrastruktur, SOP operasional, hingga dukungan anggaran negara untuk perbaikan lintasan dan fasilitas keselamatan publik.

Menurutnya, kepadatan penumpang kereta di Jakarta dan kawasan penyangga harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan standar keselamatan.

“Tadi kita sudah lihat bagaimana mereka berdesak-desakan, bisa enggak gerbongnya kita tambah? Kalau dari double-double track menuju ke double track berbahaya, bisa enggak kita bangun double-double track sampai itu tidak lagi berbahaya?” ujarnya.

Lasarus turut mempertanyakan apakah keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan utama dalam memperbaiki sistem keselamatan kereta api nasional.

Baca juga: 31 Saksi Telah Diperiksa, Kasus Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur Masuk Tahap Penyidikan

“Masalahnya ada di mana, Pak? Itu kita urai. Anggaran kurang kah? Ada sektor tidak bisa diperbaiki karena kita enggak punya uang kah? Itulah gunanya kita duduk di sini,” ucapnya.

Terkait persoalan perlintasan sebidang, Lasarus meminta pemerintah memprioritaskan pembangunan underpass, flyover, serta pemasangan palang pintu dan penjaga lintasan di kawasan padat penduduk, khususnya Jabodetabek.

Ia juga mengapresiasi dukungan anggaran sebesar Rp4 triliun dari Presiden Prabowo Subianto untuk pembangunan perlintasan sebidang.