DPR Tagih Kinerja Nyata Sektor Pariwisata, Anggaran Besar Harus Berbuah Penerimaan

Ringkasan Berita:

• Komisi VII DPR meminta Kementerian Pariwisata mampu menunjukkan dampak nyata belanja negara terhadap naiknya pendapatan masyarakat dan pendapatan negara dari sektor pariwisata. 
• Sebagian besar anggaran terkonsentrasi untuk aktivitas promosi, pemasaran dan penyelenggaraan event, sementara sejumlah kedeputian lain memperoleh alokasi yang jauh lebih kecil.
• DPR meminta Kementerian Pariwisata merinci alokasi anggaran masing-masing unit kerja, termasuk proyeksi kebutuhan tahun anggaran 2027.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Saulay meminta Kementerian Pariwisata tidak hanya fokus pada tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga mampu menunjukkan dampak nyata belanja negara terhadap naiknya pendapatan masyarakat dan pendapatan negara dari sektor pariwisata.

Saleh Daulay menyampaikan pesan tersebut dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Menurut Saleh, sektor pariwisata memiliki karakter berbeda dibanding banyak kementerian lain karena setiap anggaran yang dikeluarkan harus mampu menghasilkan dampak ekonomi yang terukur.

"Yang ingin kami lihat bukan hanya penyerapan anggarannya. Anggaran yang sudah digunakan itu dampaknya terhadap peningkatan kualitas dan pendapatan sektor pariwisata seperti apa," kata Saleh.

Dia menegaskan Komisi VII DPR selama ini memandang pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial untuk dikembangkan.

"Kalau pariwisata kita naik, maka pendapatan negara juga akan meningkat. Dan yang paling merasakan manfaatnya justru masyarakat yang menyediakan sarana dan prasarana pariwisata," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Saleh juga menyoroti distribusi anggaran antar-kedeputian di lingkungan Kementerian Pariwisata yang dinilai belum proporsional.

Menurut dia, sebagian besar anggaran masih terkonsentrasi untuk aktivitas promosi, pemasaran dan penyelenggaraan event, sementara sejumlah kedeputian lain memperoleh alokasi yang jauh lebih kecil.

"Ada kedeputian yang anggarannya besar, bisa mencapai hampir Rp200 miliar per tahun. Tapi ada juga yang hanya puluhan miliar dan sudah hampir habis di pertengahan tahun," katanya.

Baca juga: Menpar Ungkap Wisatawan Timur Tengah Turun Tapi Pariwisata Indonesia Tetap Tumbuh Positif

Karena itu, DPR meminta Kementerian Pariwisata memaparkan secara rinci alokasi anggaran masing-masing unit kerja, termasuk proyeksi kebutuhan tahun anggaran 2027.

Dia menegaskan DPR akan terus mendukung berbagai program Kementerian Pariwisata sepanjang memiliki dampak yang terukur terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan negara.

Sebelumnya, memanasnya situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah sejak akhir Februari 2026 mulai berdampak terhadap arus kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengungkapkan jumlah wisatawan asal Timur Tengah mengalami penurunan signifikan sebesar 20,65 persen pada periode Maret-April 2026 dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Baca juga: Duta Besar Spanyol Temui Wali Kota Semarang, Bahas Kerja Sama Seni dan Pariwisata

Menurut Widiyanti, kondisi tersebut tidak terlepas dari terganggunya konektivitas penerbangan internasional yang melintasi kawasan Timur Tengah akibat meningkatnya ketegangan geopolitik