APINDO: Kenaikan BI Rate Tekan Properti, Otomotif hingga UMKM

Ringkasan Berita:

• Di sektor properti, kenaikan bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berpotensi menahan permintaan hunian, terutama dari kelompok masyarakat kelas menengah
• Shinta Kamdani menyoroti tantangan yang dihadapi industri yang masih bergantung pada bahan baku impor

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen dinilai akan memberikan tekanan bagi sejumlah sektor usaha yang bergantung pada pembiayaan kredit dan konsumsi masyarakat.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani mengatakan, sektor yang paling terdampak oleh kenaikan suku bunga adalah sektor-sektor yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pembiayaan perbankan dan pembelian berbasis cicilan.

Baca juga: Kenaikan BI Rate dan Harga Pertamax Topang Penguatan Rupiah dan IHSG

"Sektor yang paling sensitif terhadap kenaikan suku bunga tentu adalah sektor-sektor yang sangat bergantung pada pembiayaan kredit dan konsumsi masyarakat berbasis cicilan. Sektor-sektor seperti properti dan real estate, otomotif, konstruksi, manufaktur padat modal, sektor consumer durable, serta UMKM yang bergantung pada modal kerja perbankan akan merasakan dampak yang cukup signifikan," tutur Shinta saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (10/6/2026).

Di sektor properti, kenaikan bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berpotensi menahan permintaan hunian, terutama dari kelompok masyarakat kelas menengah.

Sementara itu, sektor otomotif juga berisiko mengalami perlambatan penjualan akibat meningkatnya bunga kredit kendaraan.

"Di sektor properti misalnya, kenaikan bunga KPR berpotensi menahan permintaan rumah, khususnya kelas menengah. Sementara di sektor otomotif, kenaikan bunga kredit kendaraan dapat memengaruhi keputusan pembelian konsumen," ungkapnya.

Shinta juga menyoroti tantangan yang dihadapi industri yang masih bergantung pada bahan baku impor. Menurutnya, sektor tersebut menghadapi tekanan ganda berupa kenaikan biaya impor akibat pelemahan rupiah serta meningkatnya biaya pembiayaan.

"Sektor industri yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor juga menghadapi tekanan ganda, yaitu biaya impor yang meningkat akibat pelemahan Rupiah sekaligus biaya pembiayaan yang naik. Kondisi ini dapat mempersempit margin usaha dan menekan kemampuan perusahaan untuk melakukan ekspansi," jelas Shinta.

Lebih lanjut, APINDO menilai kenaikan suku bunga berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat karena beban cicilan rumah, kendaraan dan kredit konsumsi lainnya menjadi lebih mahal.

Dampaknya, konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi dapat melambat dan berdampak pada sektor usaha yang mengandalkan pasar domestik.

Meski demikian, APINDO memahami langkah BI dilakukan di tengah tekanan eksternal yang cukup besar terhadap nilai tukar rupiah.

"Dunia usaha juga memahami bahwa Bank Indonesia saat ini menghadapi tekanan yang sangat besar untuk menjaga stabilitas Rupiah dan mengendalikan risiko inflasi ke depan," terangnya.

Ia menyatakan bahwa menjaga stabilitas rupiah merupakan hal penting bagi dunia usaha. Pasalnya, pelemahan nilai tukar yang tidak terkendali dapat memicu kenaikan biaya impor, inflasi impor, biaya energi dan logistik, serta meningkatkan ketidakpastian dalam dunia usaha.

"Jika stabilitas nilai tukar tidak dijaga, dampaknya justru bisa lebih berat bagi dunia usaha karena biaya impor akan meningkat lebih tinggi, imported inflation akan semakin besar, biaya energi dan logistik meningkat, volatilitas pasar keuangan membesar dan ketidakpastian usaha akan semakin tinggi," ucap Ketum APINDO.

Tiba tiba