Soal Jokowi Tolak Lockdown, Pengamat: Sudah Terlambat

Meski beberapa pihak menganggap kebijakan lockdown punya banyak dampak negatif, Taufik lebih setuju untuk dilaksanakan demi melindungi warga.

Baginya, sudah kewajiban bagi pemerintah untuk mengutamakan keselamatan warganya.

"Tergantung, kita mau berpikir apa, mau melindungi masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar, negara itu wajib hukumnya melindungi masyarakat atas segala hal," paparnya.

Berikut video lengkapnya:

Jokowi belum terpikir untuk lockdown

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kebijakan lockdown tak bisa diputuskan oleh pemerintah daerah.

Jokowi menyebut kebijakan lockdown hanya akan terjadi jika pemerintah pusat sudah memutuskan.

Dilansir Tribunnews.com, hal ini diungkapkan Jokowi dalam konferensi pers menanggapi wabah virus corona di Indonesia, kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (16/3/2020).

Jokowi menyebut pemerintah pusat dan daerah harus berkoordinasi dan tidak membuat kebijakan secara mandiri tanpa ditelaah dampaknya.

Ia mengkhawatirkan jika ada daerah yang membuat kebijakan sendiri tanpa memikirkan dampaknya maka bisa memperburuk keadaan.

"Semua kebijakan, baik kebijakan pemerintah pusat, maupun kebijakan pemerintah daerah, akan dan harus ditelaah secara mendalam agar efektif menyelesaikan masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan," terang Jokowi.

Jokowi kemudian menyinggung soal kebijakan lockdown yang tidak bisa dilakukan pemerintah daerah.

Lockdown hanya akan terjadi kalau pemerintah pusat sudah memutuskan demikian.

"Perlu saya tegaskan, yang pertama, bahwa kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah, adalah kebijakan pemerintah pusat," tegasnya.

"Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah," imbuhnya.