Ketua Gugus Tugas Covid-19 Minta Lurah Tunjukkan Kualitas Kepemimpinan Jalankan Kebijakan dari Pusat

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta agar semua struktur pemerintah hingga lingkup terkecil bersatu untuk mencegah penyebaran Virus Corona.

Menurutnya, saat ini struktur pemerintahan di lingkup Pemerintah Desa belum banyak dilibatkan dalam upaya pencegahan Covid-19 ini.

"Pesan saya tadi, untuk bisa mengoptimalkan semua potensi yang ada mulai dari tingkat provinsi, kota madya, kelurahan dan RT/RW," terang Doni Monardo saat konferensi pers, Rabu (18/3/2020) seperti disiarkan YouTube BNPB.

Ia berahap para lurah saat ini mampu menunjukkan kualitas kepemimpinananya untuk dapat menjalankan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat.

"Lurah adalah strukut tingkat pemerintahan yang terendah di tingkat provinsi, yang tentunya kita juga ingin para lurah ini menunjukkan kualitas kepemimpinananya untuk bisa menjalankan semua kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat, dan sejalan dengan pemerintah daerah," terangnya.

Baca: Update 18 Maret: Total 26 WNI di Luar Negeri Positif Corona, 10 Diantaranya Sembuh

Baca: BREAKING NEWS: Anies Baswedan Beberkan Penanganan Corona di Jakarta

Menurutnya, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk berdebat tentang terori yang digunakan untuk menyelesaikan pandemik ini.

Ia mengimbau agar seluruh jajaran pemerintah sampai di tingkat yang terkecil untuk fokus dan terus mengedukasi masyarakat terkait covid-19 ini.

"Sekarang waktunya kita meyakinkan warga kita memahami apa yang sedang kita hadapi hari ini, dan bagaiman langkah-langkah antisipasi kita kedepan," terang Doni yang juga menjabat Kepala BNPB itu.

Ia berharap semua pihak untuk berada di satu jalur dalam mengahadapi covid-19 yang sudah ditetapkan sebagai bencana nasional ini.

Sementara itu, dalam penanganan covid-19 ini, Presiden Joko Widodo menginginkan agar kepala daerah agar terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat jika ingin membuat kebijakan yang berdampak besar.

Untuk memudahkan berkomunikasi, ia meminta kepada daerah untuk selalu komunikasi dengan kementerian terkait serta satgas Covid-19.

"Semua kebijakan besar di tingkat daerah terkait Covid-19, harus dibahas dulu dengan pemerintah pusat," kata Jokowi saat konferensi pers di Istana Bogor, Senin (16/3/2020).

"Untuk mempermudah komunikasi saya minta kepada dearah untuk berkonsultasi membahasnya dengan kementerian terkait dan satgas Covid-19" lanjutnya.

Baca: Ridwan Kamil Ungkap Jawa Barat Sudah Siapkan Skenario Jika Terjadi Lockdown, Stok Pangan Aman

Baca: UPDATE Virus Corona Global Rabu 18 Maret 2020: Mewabah di 154 Negara

Ia tak ingin kebijakan yang diambil nantinya malah justru memperburuk keadaan.

Sejauh ini, ia belum berpikir untuk memutuskan lockdown nasional maupun dalam lingkup daerah.