Repotnya Lockdown Diungkap Refly Harun, Ada Potensi Penimbun Makanan

TRIBUNNEWS.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, membeberkan betapa repotnya jika opsi lockdown dipilih untuk menekan angka korban virus corona di Indonesia.

Diantaranya, kesiapsiagaan aparat TNI dan Polri untuk mengantarkan makanan ke rumah warga, tak adanya jasa delivery makanan, hingga potensi penimbunan bahan pokok.

Dilansir Tribunnews.com, hal ini diungkapkan Refly dalam tayangan unggahan YouTube Talk Show tvOne, Senin (16/3/2020)

Dengan adanya lockdown, menurut Refly, ada banyak konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah.

Diantaranya harus memenuhi kebutuhan sehari-hari seluruh masyarakat atau seluruh warga daerah yang terkena lockdown.

Baca: Kematian Karena Virus Corona di Spanyol Mendekati 500 Kasus, Perancis Berlakukan Lockdown

Baca: MUI soal Lockdown Cegah Virus Corona: Decision Maker-nya Pemerintah

"Bukan dari sisi hukumnya, tapi menurut saya sisi non-hukumnya. Sebagai contoh misalnya dari sisi penyediaan kebutuhan," kata Refly.

"Kalau lockdown wilayah, misalnya DKI ini lockdown, maka yang terjadi adalah tidak ada lagi pergerakan, tidak boleh orang keluar masuk," imbuhnya.

Refly beranggapan tugas ini terlalu berat, lantaran aparat TNI dan Polri harus bersiaga untuk mengamankan kondisi daerah lockdown serta membagikan kebutuhan harian.

"Selama orang di rumah, pemerintah pusat itu punya kewajiban untuk menyediakan bahan kebutuhan, nge-drop, kira-kira bisa enggak itu dengan polisi dan tentara dan lain sebagainya?" tanya Refly.

Refly mengingatkan kebijakan lockdown berarti mutlak setiap rumah warga sipil harus ditutup dan tak ada yang boleh keluar, berbeda dari social distancing.

Kerepotan akan dihadapi saat pemerintah mendata warga, ada berapa orang yang mendiami suatu rumah, dan lain sebagainya.

"Nah kalau masih ada orang berkeliaran di jalan, namanya bukan lockdown, itu social distancing," tegasnya.

"Kalau misalnya rumah yang di-lock, orang tinggal di rumah saja, berapa rumah yang mau di-lock?"

"Apakah kita punya data yang komprehensif terhadap rumah-rumah mana yang akan di-lock, ini juga persoalan," paparnya.

Menurut Refly, solusi sementara untuk saat ini yang paling tepat adalah social distancing, kecuali jika wabah Covid-19 nantinya semakin parah.

Baca: Ali Ngabalin Debat dengan Saleh Daulay Soal Lockdown : Kebijakan Ada di Pemerintah Pusat!

Baca: 6 Negara yang Lakukan Lockdown karena Pandemi Virus Corona

"Ya memang akhirnya memang dalam kondisi seperti ini, social distancing yang paling mungkin," ujar Refly.

"Tapi siapa tahu tiba-tiba coronanya sangat luar biasa, mau enggak mau kita lockdown juga," sambungnya.

Dalam distribusi kebutuhan pokok, personel TNI dan Polri harus dikerahkan lantaran merekalah yang menjadi garda depan.

Warga tak bisa lagi memesan makanan atau delivery melalui aplikasi lantaran petugas pengantar pastilah terkena dampak lockdown.

"Kita kan tidak bisa pesan makanan melalui jasa delivery, karena mereka di-lock juga," ungkap Refly.

Selain itu, ada potensi warga menimbun bahan kebutuhan pokok sebelum lockdown dilaksanakan.

Pihak yang berpotensi melakukan penimbunan adalah orang-orang menengah ke atas dengan daya beli yang tinggi.

"Artinya tidak akan ada suplai makanan ke kita, yang terjadi adalah sebelum di-lock, orang menimbun duluan," kata Refly.

Berikut video lengkapnya:

Solusi dari DPR

Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi, menyebut jika lockdown menjadi pilihan terakhir, maka pemerintah bisa mengambil solusi peningkatan sense of crisis.

Dilansir Tribunnews.com, hal ini diungkap Bobby dalam tayangan Sapa Indonesia Pagi unggahan YouTube KompasTV, Senin (16/3/2020).

Sebelumnya, sudah tersambung warga dari berbagai daerah melalui telewicara yang mayoritas kurang setuju dengan opsi lockdown.

Bagi Bobby, wajar jika banyak masyarakat yang tidak setuju dengan lockdown lantaran akan menimbulkan permasalahan lain.

Yakni terbelenggunya hak-hak masyarakat, ditambah dengan masyarakat yang harus selalu berhadapan dengan aparat penertib yang bisa jadi ditugaskan selama lockdown.

"Jadi, kalau memang kita lihat dari aspirasi publik, lockdown itu adalah opsi terakhir," ujar Bobby.

"Karena ada penangguhan hak sipil, ada keadaan yang memaksa oleh aparat," sambungnya.

Jika pemerintah Indonesia tidak akan lockdown seperti halnya Singapura, Bobby mengusulkan solusi lain yakni peningkatan sense of crisis.

Meningkatkan sense of crisis di masyarakat berarti mendorong masyarakat untuk lebih peka terhadap situasi dan kondisi saat ini.

"Solusinya kalau tidak ambil opsi lockdown seperti di beberapa negara, seperti Singapura yang paling dekat, itu adalah dengan meningkatkan sense of crisis," ungkap Bobby.

Peningkatan sense of crisis bisa dilakukan dengan cara sosialisasi mengenai bahaya virus corona sekaligus menginformasikan soal fasilitas kesehatan yang tersedia.

"Meningkatkan sense of crisis di masyarakat, baik itu dengan sosialisasi, dan juga kemampuan deteksi dini dari pemerintah," jelas Bobby.

Jika pemerintah mengambil opsi ini, maka pemerintah harus memastikan fasilitas kesehatan yang diinformasikan pada masyarakat sudah berstandar tinggi.

Faktanya, hingga saat ini fasilitas kesehatan untuk menangani Covid-19 dinilai masih kurang.

"Dan juga yang paling utama adalah memastikan infrastruktur kesehatan itu mampu melayani masyarakat," kata Bobby.

"Tadi sudah disampaikan infrastruktur isolasi itu masih sangat-sangat kurang," imbuhnya.

Menurut Bobby, pemerintah harus sejak dini memikirkan kemungkinan terburuk sehingga ada kesiapan matang untuk menghadapi corona.

"Kita perlu meningkatkan, misalkan, pemerintah langsung menghitung kalau ada 20.000 kasus, ini isolasinya di mana," paparnya.

"Jadi excercise untuk meningkatkan sense of crisis itulah jawabannya kalau tidak pakai lockdown," pungkasnya.

Berikut video lengkapnya:

(Tribunnews.com/ Ifa Nabila)