Virus Corona
MUI soal Lockdown Cegah Virus Corona: Decision Maker-nya Pemerintah
"Soal di Indonesia memang harus serahkan sepenuhnya kepada pemerintah, kita hanya mengimbau," katanya
Penulis:
Reza Deni
Editor:
Imanuel Nicolas Manafe
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut langkah lockdown atau karantina di wilayah terkait virus corona jadi wewenang pemerintah pusat.
Namun, MUI mengingatkan kepada pemerintah agar tak hanya sebatas mengimbau masyarakat untuk tak panik dalam menghadapi penyebaran covid-19.
Baca: Jokowi Tolak Lockdown, DPR Tawarkan Solusi Lain
"Soal di Indonesia memang harus serahkan sepenuhnya kepada pemerintah, kita hanya mengimbau. Decision maker adalah pemerintah," kata Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi di kantor pusat MUI, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2020).
Muhyiddin menjelaskan soal fatwa yang disebarluaskan, ada tiga kelompok negara islam yang punya langkah sendiri dalam menangani covid-19.
"Yang pertama Iran, di mana mereka sudah memutuskan pembatalan salat jumat. Kedua Saudi Arabia dan negara teluk, mereka mempersingkat salat jumat yang biasanya setengah jam menjadi 10 menit dan memperluas jarak atau saf," lanjutnya.
Ketiga, Muhyiddin mengatakan, yakni negara tetangga Indonesia, yakni Malaysia dan Singapura.
"Malaysia akan melakukan lockdown, sementara Singapura sejak minggu lalu," pungkasnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada kepala daerah atau pemerintah daerah mengambil kebijakan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).
Menurut Presiden, kebijakan itu sepenuhnya ada di pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020).
"Perlu saya tegaskan, yang pertama bahwa kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat," kata Jokowi.
"Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah, dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown," tambahnya.
Kepala Negara menjelaskan, saat ini yang paling penting adalah mengurangi mobilitas orang dan menjaga jarak.
"Sekarang ini yang paling penting yang perlu dilakukan bagaimana kita kurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain, menjaga jarak, mengurangi kerumunan orang," jelasnya.
