Cerita Pelik Menkeu Sri Mulyani Atasi Pandemi Covid-19 hingga Putuskan Program PEN Berakhir

Ani menceritakan kinerja pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak 2020 lalu.

Kata Sri Mulyani, dia memastikan belanja negara dalam menangani pandemi Covid-19 terpenuhi secara keseluruhan.

Baca juga: Pandemi Covid-19, Menkeu Sebut Keuangan Negara Terpukul hingga Minus 16 Persen di 2020

Melalui Satgas Covid-19 yang saat itu di pimpin oleh Budi Gunadi Sadikin, dia memastikan pembelian vaksinasi jenis Astrazeneca, meski kondisi perekonomian Indonesia tengah sulit.

"Jadi, Pak Budi ya berapapun yang dibutuhkan kayaknya kita kasih aja. Vaksin yang belum diproduksi saja sudah kita kasih kontrak, kasih duit. Bener kan?," kata Sri Mulyani dalam Rakornas, di Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Ani menuturkan, proses negosiasi yang dilakukan Satgas Covid-19 yang dipimpin Budi Gunadi Sadikin itu bahkan sampai ke London.

"Waktu itu, saya bilang pokoknya beli. Sudah kontrak, tapi barangnya belum jadi. Astrazeneca belum keluar vaksinnya, dan itu dia (Inggris) menawarkan kontrak karena mereka harus punya kepastian, berapa puluh atau ratus juta yang dia harus produksi kalau seandainya terjadi," tegasnya.

Bahkan, kata Ani, Mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto turut menanyakan pendanaan untuk menangani pandemi Covid-19.

"Memang waktu itu Pak Terawan sempat nanya, Bu benar punya duit? Kita cariin uangnya. Bapak fokus menangani penanganan pandemi nya. Karena memang itu adalah multi from battle yang kita hadapi," tuturnya.

Ani menegaskan, pada posisi itulah dia meminta pemerintah agar tidak menjadi alasan kurangnya keuangan dalam menangani pandemi Covid-19.

"Tapi kita sudah sampaikan, tidak boleh dalam situasi pandemi alasan tidak bisa melakukan tindakan apapun hanya karena tidak ada uang. Karena itu akan pasti memperburuk. Jadi waktu itu berapapun yang dibutuhkan kita akan sediakan," ucapnya.

Baca juga: Jokowi Ungkap Kesulitan Awal Pandemi Covid-19 Melanda Indonesia hingga PPKM Dicabut

Ani memaparkan, semua itu terjadi di tahun 2020. Sehingga, pemerintah banyak mengubah kebijakan-kebijakan baru berdasarkan pengalaman pandemi Covid-19.

"Makanya Bapak Presiden menyampaikan itu betul-betul coming from the real experience. Membuat keputusan yang kita kadang-kadang tidak cukup informasi tapi harus membuat dengan intuisi. Jadi intuisi mengatakan harus dilakukan namun semuanya dengan niat baik," tegasnya.

Program PC PEN Berakhir

Ani memaparkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 sebesar Rp 3.061 triliun atau menurun Rp 29 triliun dibandingkan tahun sebelumnya Rp. 3.090 triliun.

Sri Mulyani berujar, dari jumlah tersebut sebesar Rp 178,7 triliun ditetapkan untuk penanganan non-Covid 19 meliputi stunting dan pencegahan penyakit lainnya.