Breaking News:
DPD RI
Gedung Nusantara
Gedung Nusantara

Polemik Penyekatan Suramadu, LaNyalla Minta Pemda Pakai Pendekatan Persuasi

Penyekatan Suramadu yang dilakukan sebagai antisipasi penyebaran virus Covid-19 varian delta menuai protes dari warga Bangkalan.

DPD RI
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti 

TRIBUNNEWS.COM - Penyekatan di Jembatan Suramadu yang dilakukan jajaran Pemerintah Daerah di Jawa Timur mendapat penolakan dari warga Bangkalan. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta masalah ini diselesaikan dengan pendekatan persuasi.

Penyekatan Suramadu dilakukan sebagai antisipasi penyebaran virus Covid-19 varian delta yang cukup cepat. Apalagi Kabupaten Bangkalan saat ini masuk dalam kategori zona merah.

Setiap warga dari Madura yang hendak masuk Surabaya diwajibkan menjalani swab antigen di pos penyekatan Suramadu, begitu juga sebaliknya. Hal ini dianggap memberatkan, khususnya bagi warga Madura yang bekerja di Surabaya karena setiap hari harus melintas di Jembatan Suramadu.

Kebijakan tersebut menuai banyak protes. Bahkan kelompok massa sempat menerobos penyekatan dan berdemo di depan Balai Kota Surabaya. Beberapa oknum juga sempat merusak pos penyekatan. Mereka melempari pos dengan petasan.

“Persoalan ini cukup pelik, dan harus diatasi bersama-sama. Sebab kita memang harus melakukan berbagai upaya menghindari cepatnya penyebaran Corona di Jatim, tapi di sisi lain kita juga harus memikirkan agar kebijakan tidak merugikan atau menyusahkan masyarakat,” ungkap LaNyalla, Selasa (22/6/2021).

Kebijakan penyekatan Suramadu berdasarkan keputusan Forkopimda Jatim. Pemkot Surabaya juga sudah menemui Pemprov Jatim untuk menyampaikan aspirasi Koalisi Masyarakat Madura Bersatu yang menggelar aksi di Balai Kota Surabaya, kemarin.

Senator Jawa Timur itu menilai polemik mengenai penyekatan Suramadu memang perlu diselesaikan sesegera mungkin, karena jika tidak, masalah akan meluas ke persoalan lain. Menurut LaNyalla, harus dikeluarkan kebijakan baru yang bisa mengakomodir kegelisahan warga Bangkalan, tetapi tetap upaya penanganan penyebaran Covid-19 di Jatim bisa diatasi.

“Pemprov Jatim, Pemkot Surabaya, dan Pemkab Bangkalan bersama jajaran TNI/Polri dan Satgas Covid-19 perlu secepatnya mengambil langkah-langkah persuasif dan mengambil sikap yang dapat memberikan win win solution bagi semua pihak,” tuturnya.

Dikatakan LaNyalla, menyelesaikan persoalan Covid-19 tidak bisa dilihat dari kacamata hitam putih saja. Ada berbagai faktor yang harus dijadikan pertimbangan.

“Betul masalah kesehatan memang harus menjadi prioritas dalam kondisi pandemi ini. Tapi Pemda juga harus melihat unsur social culture dalam menghadapi masyarakat. Karena warga Bangkalan merasa didiskriminasikan karena dengan kebijakan tersebut seolah-olah menegaskan warga Bangkalan akan membawa virus kepada warga Surabaya,” papar LaNyalla.

Halaman
12
Editor: Content Writer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved