Wakil Ketua DPD RI: Program Prioritas Presiden Wujud Keberpihakan Negara pada Kepentingan Daerah

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tamsil Linrung menyebut, program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto merupakan wujud nyata keberpihakan negara pada kepentingan daerah. 

Menurutnya, seluruh agenda tersebut bermuara pada penguatan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Ketika negara menempatkan daerah sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi, maka sesungguhnya kita sedang membalik arus pembangunan. Program prioritas ini adalah momentum untuk memastikan rakyat di daerah merasakan langsung efek dari politik anggaran nasional,” ujar Tamsil dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Kota Ternate, Senin (17/11/2025).

Kunjungan Wakil Ketua DPD Bidang Ekonomi dan Pembangunan ini diawali dengan meninjau implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di dapur SPPG Yayasan Walisongo.

Kepala SPPG, Muhammad Fadlillah Haris menyampaikan, bahwa SPPG tersebut telah bekerja sama dengan tiga mitra suplier. Saat ini, dapur yang ia pimpin melayani 3.485 penerima manfaat setiap hari.

Tamsil kemudian melanjutkan kunjungan ke SPPG Tubo. Kepala SPPG, Ashriyani Sitinur, mengungkapkan bahwa untuk menu buah, dapur yang ia pimpin selalu berupaya menggunakan komoditas lokal seperti pisang dan buah matoa sebagai bentuk dukungan terhadap warga sekitar.

“Pemerintah pusat sudah bergerak ke arah yang benar. Semua program prioritas diarahkan untuk memperkuat ekonomi lokal. Tanggungjawab kita untuk memastikan kebijakan tersebut diimplementasikan dengan benar. Karena itu, saya mengimbau semua SPP mengutamakan produk lokal di daerah masing-masing,” imbuhnya.

Usai meninjau program MBG, Tamsil mendatangi Koperasi Merah Putih Kelurahan Makassar Timur. Koperasi ini telah beroperasi selama lima bulan, namun masih dalam kondisi serba terbatas. 

Baca juga: Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Curi Perhatian Delegasi Internasional di COP30 Brasil

Terlihat hanya beberapa jenis barang tersedia di rak, dan suplai dari Bulog belum masuk. “Kami masih menunggu pasokan dari Bulog. Kondisi ini membuat operasional kami berjalan minim,” jelas Ketua Koperasi, Mamang Muhammad Taufik Soleman.

Menimpali hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi Maluku Utara, Sarif H. Sabatuan, mengakui bahwa proses pencairan pinjaman koperasi yang dijanjikan pemerintah masih terkendala mekanisme administratif.

"Untuk mendapatkan pinjaman dibutuhkan jaminan. Padahal anggota koperasi ini justru berasal dari kelompok masyarakat yang memerlukan bantuan, bukan yang memiliki aset untuk dijaminkan,” ujarnya. 

Menanggapi kondisi itu, Tamsil menegaskan bahwa pemerintah pusat harus segera membenahi skema pembiayaan dan distribusi agar program Koperasi Merah Putih tidak redup sebelum berkembang.

“Jika Koperasi Merah Putih ingin menjadi mercusuar ekonomi rakyat, ia harus dibangun dengan disiplin governance, keberanian melawan distorsi pasar, dan keberpihakan yang nyata,” tegasnya.

Tamsil juga mengingatkan bahwa munculnya kembali koperasi sebagai instrumen ekonomi rakyat merupakan langkah positif Presiden. Namun keberhasilan program ini sepenuhnya ditentukan oleh keberanian menyelesaikan hambatan administratif di level teknis.

“Kami mengapresiasi Presiden yang sudah mengangkat kembali koperasi sebagai kekuatan ekonomi arus bawah. Tapi itu belum cukup. Hambatan administratif seperti pinjaman macet, suplai yang tidak jelas, dan birokrasi berbelit harus segera dibersihkan. Koperasi hanya bisa menjadi mesin kesejahteraan jika negara serius menghilangkan semua sekat yang menghambat,” tandas Tamsil.

Dalam kunjungan itu, Tamsil didampingi Sultan Ternate yang juga Senator DPD, Hidayat Mudaffar Sjah. Kehadiran keduanya meneguhkan pentingnya menjaga program prioritas presiden agar berjalan optimal dan memberikan dampak langsung bagi pemberdayaan ekonomi serta peningkatan SDM lokal.