Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Curi Perhatian Delegasi Internasional di COP30 Brasil

TRIBUNNEWS.COM – Gagasan Green Democracy yang diperkenalkan Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, menarik perhatian delegasi berbagai negara saat ia menjadi Keynote Speaker pada plenary Investment Forum dalam ajang Conference of Parties (COP) ke-30 di Belém, Brasil, Kamis (13/11/2025) waktu setempat.

Dalam forum bergengsi yang dihadiri delegasi dan pelaku industri dari negara-negara maju tersebut, Sultan tampil sebagai perwakilan Indonesia dengan membawa tema “Green Democracy and The Climate Change Bill: Indonesia’s Path to Sustainable Transformation.” Gagasan tersebut mendapat respons positif dan disambut baik seluruh delegasi yang hadir.

Sultan menegaskan bahwa komitmen Indonesia dalam mencapai Kesepakatan Paris telah diwujudkan melalui berbagai kebijakan hijau, baik dalam bentuk Undang-Undang maupun regulasi turunan seperti Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Di saat yang sama, DPD RI sebagai lembaga senat yang mewakili daerah-daerah di Indonesia juga telah mengajukan sejumlah Rancangan Undang-Undang strategis, antara lain RUU Masyarakat Adat, RUU Daerah Kepulauan, serta RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.

“Berbagai kebijakan yang diteken Presiden Prabowo Subianto, termasuk alokasi dana konservasi dan RUU terkait iklim, merupakan bukti komitmen Indonesia untuk mempercepat target dekarbonisasi dengan pendekatan kebijakan hijau,” ujar Sultan.

Sultan menjelaskan, kehadirannya dalam Investment Forum COP30 merupakan bentuk dukungan terhadap diplomasi iklim pemerintah Indonesia. Menurutnya, Indonesia ingin memperkuat kerja sama global dalam pemanfaatan potensi carbon storage dan transisi energi melalui pendekatan kolaboratif yang berbasis keadilan dan integritas.

“Indonesia adalah negara pemilik hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia, sekaligus rumah bagi jutaan hektare ekosistem mangrove terbesar di dunia. Potensi energi baru terbarukan kita juga sangat besar,” jelasnya.

Ia menambahkan, kenaikan suhu bumi dalam tiga dekade terakhir menunjukkan bahwa upaya dekarbonisasi harus ditempuh melalui dua jalur sekaligus: transisi energi dan pengembangan industri penangkapan karbon (carbon capture). Sultan mengutip laporan UNDP Global Climate Report 2024 yang menyatakan bahwa 70 persen kebijakan iklim global gagal bukan karena kurangnya dana atau teknologi, melainkan lemahnya integrasi dan konsistensi politik.

Melalui konsep Green Democracy, Sultan ingin mengembalikan kesadaran ekologis ke dalam agenda demokrasi modern. Gerakan ini, menurutnya, telah berkembang menjadi pendidikan politik hijau yang masif bagi generasi muda Indonesia.

“Paradigma Green Democracy bertujuan mentransformasi demokrasi Indonesia dan global dengan menghubungkan kebutuhan daerah, kepentingan politik, dan keadilan ekologis menuju tatanan berbangsa yang menyejahterakan,” ujarnya.

Sultan juga menegaskan bahwa komitmen aksi iklim sangat ditentukan oleh institusi demokrasi yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan publik. Ia mengapresiasi kebijakan pro-ekologi Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita, dan menegaskan bahwa mulai saat ini isu iklim akan menjadi prioritas lembaga senat.

“DPD RI akan menginisiasi pertemuan lembaga parlemen negara-negara pemilik hutan hujan tropis di masa mendatang,” tutupnya.

Setelah menyampaikan pidato selama 13 menit, sejumlah delegasi negara sahabat memberikan apresiasi atas gagasan Green Democracy yang dinilai relevan dengan agenda ketahanan iklim global serta menyatakan minat untuk mengundang Sultan berbagi gagasan serupa di forum-forum internasional lainnya.

Baca juga: DPD RI Dorong Kolaborasi Lokal-Global untuk Percepatan Pengembangan Pariwisata dan EBT NTB