Breaking News:
DPR RI

Kebakaran Hutan serta Lahan di Provinsi Riau Perlu Respon Cepat Pemerintah Daerah

Tren peningkatan cukup drastis kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau membuat anggota DPR meminta tindakan antisipasi Pemerintah.

Kompas.Com
DPR Minta Pemerintah Segera Antisipasi Meluasnya Kebakaran Hutan di Riau. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebakaran hutan yang sering terjadi di Provinsi Riau membuat Anggota Komisi VII DPR RI, Rofi Munawar meminta tindakan antisipasi Pemerintah agar kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Riau tidak meluas. 

“Mitigasi dini dan respon cepat petugas akan sangat menentukan pencegahan kebakaran hutan serta lahan yang saat ini mulai terjadi di Provinsi Riau,” jelas Rofi seperti dikutip dari parlementaria di Jakarta, Kamis (11/08/2016).

Sebagaimana diketahui, dalam sepekan terakhir, terjadi tren peningkatan cukup drastis kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau.

Kini, Karhutla tersebut mulai merambah Kota Pekanbaru, Ibukota Provinsi Riau, yang terjadi di Daerah Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, yang menjadi lahan milik warga.

Oleh karena itu, legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII ini meminta aparat keamanan dan pemda setempat untuk segera melakukan pemadaman kebakaran hutan, dengan menginventarisasi serta memobilisasi sumber daya yang ada.

Ia menegaskan, seringkali penyebab utama kebakaran hutan adalah karena faktor manusia, melalui kegiatan perladangan, pembukaan hutan tanaman untuk industri serta perkebunan.

“Provinsi Riau dan beberapa daerah di Sumatera hampir setiap tahun mengalami kebakaran hutan, perlu perhatian yang maksimal dari pemerintah. Terlebih diprediksi pada bulan September akan menjadi puncak kemarau,” ulas Rofi.

Rofi menginformasikan, bahwa untuk menanggulangi kebakaran tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengirimkan bantuan dua helikopter.

Bantuan ini dikhususkan untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan.

“Namun, hingga kini kedua heli tersebut belum bisa dioperasikan, karena pihak BNPB masih melakukan permohonan izin operasional ke Kementerian Perhubungan,” jelasnya.  (Pemberitaan DPR RI) 

Admin: Sponsored Content
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved