-
Komisi IX Gelar Konpers terkait Realisasi Anggaran Covid-19 di Kemenkes
Teguran Presiden Joko Widodo terhadap kecilnya realisasi anggaran kesehatan untuk penangan Covid-19 harus didudukan dalam konteks yang tepat. -
Komisi VI DPR: Pemerintah Perlu Fokus pada Pemberdayaan Pasar Rakyat
Dampak perekonomian yang terjadi di kalangan pedagang pasar tradisional akibat pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 lalu, menurut Komisi VI DPR, hingga k -
Baleg DPR Undang Pakar dan Pekerja Pers untuk Bahas RUU Ciptaker
Pada Kamis (11/6/2020), Baleg meminta masukan dari penggiat pers terkait muatan pasal-pasal yang bersentuhan dengan industri pers. -
DPR Minta Pemerintah Perkuat Grand Design Sektor Perikanan
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel meminta Pemerintah lebih memperkuat rancangan besar pengembangan sektor perikanan dan hasil laut agar potensinya bisa -
Anggota Komisi IX DPR Sayangkan Pembahasan RUU Omnibus Law Tetap Berjalan
Ribka Tjiptaning menyayangkan sikap DPR RI yang akan terus melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, di tengah wabah virus corona. -
Peringatan Hari Santri Tidak Hanya Seremoni Semata
Peringatan Hari Santri yang jatuh pda 22 Oktober ini berpijak pada Keppres No 22 Tahun 2015. -
Bambang Soesatyo : "Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Narkoba Harus Diperkuat"
Kasus peredaran dan kejahatan narkoba di Pulau Dewata menjadi salah satu perhatian dari Tim Kunker Panja Pengawasan Penegakan Hukum Sindikat Narkoba. -
Panja RUU Larangan Praktik Monopoli Dibentuk Baleg DPR RI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -
Komisi I DPR Optimis Revisi RUU ITE Segera Disahkan
Revisi rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) akan segera dibawa ke Paripurna oleh DPR RI. -
Baleg DPR RI Minta OJK Segera Susun Regulasi Turunan UU Penjaminan
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menyusun peraturan turunan dari UU No 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. -
Timbulkan Kontroversi, Baleg DPR RI Himbau Program Studi DLP Ditunda
Baleg DPR RI menghimbau Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi bersama Kementerian Kesehatan untuk menunda program studi DLP. -
Sudah Diamanatkan Oleh Undang-Undang, Baleg DPR Dorong Pembentukan Badan Pangan Nasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong lembaga menangani pangan segera dibentuk sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. -
Berlanjut, Baleg DPR RI Bahas DIM RUU Kekarantinaan Kesehatan
Pembahasan Daftar Invetarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dilanjutkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. -
Mendesak, Revisi UU Perbankan Mesti Mengikuti Perubahan Zaman
Ada beberapa isu dalam UU Perbankan perlu direvisi, seperti kemajuan teknologi, modus pidana perbankan, dan perkembangan perbankan internasional. -
Baleg : "RUU Karantina Hewan Akan Diintegrasikan dengan RUU Kekarantinaan Kesehatan"
Baleg DPR RI berencana integrasikan RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang merupakan inisiatif DPR de RUU Karantinaan kesehatan. -
Wakil Ketua Badan Legislasi : "DPR Selesaikan 28 RUU Periode 2014-2019"
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Subagyo menyampaikan laporan evaluasi prolegnas 2015-2019, dalam rapat konsultasi Pimpinan DPR. -
Wakil Ketua Baleg : "Revisi UU Kewarganegaraan Harus Disikapi Tidak Emosional"
Revisi UU No.12/2016 tentang Kewarganegaraan penting untuk segera dilakukan. Hal itu disampaikan Firman Subagyo, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg). -
Pansus Setujui RUU Paten Diteruskan Ke Rapat Paripurna DPR
Rapat Pleno Pansus RUU Paten dipimpin ketua John Kenedy Azis serta Wakil Ketua Pansus Syarifudin dan Risa Mariska telah menyetujui RUU Paten jadi UU. -
Setelah Beraudiensi dengan IDI, Baleg Setuju Merevisi UU Pendidikan Kedokteran
Mayoritas fraksi di DPR setujui merevisi UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Dikdok)terutama mengenai Dokter Layanan Primer (DLP). -
RUU Pertanggungjawaban APBN 2015 Disetujui DPR Untuk Dilanjutkan ke Tingkat Undang-Undang
Rapat Paripurna ke 33 masa sidang ke 5 tahun sidang 2015-2016,seluruh fraksi menyetujui tindak lanjut RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2015. -
Anggota Baleg Desak DPR Segera Bahas RUU PKS
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari FPDIP Rieke Diah Pitaloka mendesak DPR RI untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang PKS. -
Pansus DPR : "Jangan Identikkan Gerakan Terorisme dengan Islam"
Pansus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyampaikan protes keras kepada pemerintah agar tidak identikkan gerakan terorisme dengan islam. -
Pansus RUU Paten DPR Merasa Penting Dibentuknya Badan Kekayaan Intelektual Indonesia
Pansus DPR RI mengenai RUU Paten mengusulkan dibentuk Badan Kekayaan Intelektual Indonesia menggantikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual HAM. -
3 Spirit dalam RUU Penanganan Dan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme
tiga spirit pembahasan RUU Tindak Pidana Terorisme, yakni penegakan hukum,perlindungan hak asasi manusia,dan pemberantasan terorisme. -
RUU Kekarantinaan Kesehatan, Baleg Undang Angkasa Pura dan Pelindo
Badan Legislatif (Baleg) DPR RI membahas RUU Karantina Kesehatan dengan Angkasa Pura dan Pelindo sebagai otoritas pengelola bandara dan pelabuhan. -
Baleg DPR Adakan Rapat Konsultasi Dengan MA Dan KY
Dalam Rapat tersebut dibahas mengenai harmonisasi RUU tentang RUU Jabaran Hakim. -
DPR Sambut Baik Pencabutan Pembekuan PSSI
Ini jadi momentum untuk memperbaiki tata kelola dan kompetisi persepakbolaan Indonesia. -
Peredaran Narkoba Semakin Cepat, DPR Dorong Revisi UU Narkotika
Banyak narkoba jenis baru yang belum diatur dalam undang-undang. -
Pansus RUU Paten Terima Kunjungan dari Kamar Dagang AS
Pansus terbuka dengan masukan dari Kamar Dagang Amerika Serikat. -
Pembahasan RUU Pengampunan Pajak Berlanjut di DPR
Tax Amnesty bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. -
Komisi II DPR RI Bahas Revisi UU Pilkada
Revisi UU Pilkada menjadi perdebatan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II. -
Buka Masa Persidangan IV, Ketua DPR Target Pembahasan RUU
DPR dan pemerintah berkomitmen utamakan kualitas dalam proses pembahasan RUU. -
Badan Legislatif DPR Lakukan Pembahasan Terkait Hak Protokoler Anggota DPR
Rancangan tersebut dinilai masih perlu dianalisa dengan baik.