Peringatan Hari Santri yang jatuh pda 22 Oktober ini berpijak pada Keppres No 22 Tahun 2015.

Kasus peredaran dan kejahatan narkoba di Pulau Dewata menjadi salah satu perhatian dari Tim Kunker Panja Pengawasan Penegakan Hukum Sindikat Narkoba.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Revisi rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) akan segera dibawa ke Paripurna oleh DPR RI.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menyusun peraturan turunan dari UU No 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

Baleg DPR RI menghimbau Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi bersama Kementerian Kesehatan untuk menunda program studi DLP.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong lembaga menangani pangan segera dibentuk sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan.

Pembahasan Daftar Invetarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dilanjutkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Ada beberapa isu dalam UU Perbankan perlu direvisi, seperti kemajuan teknologi, modus pidana perbankan, dan perkembangan perbankan internasional.

Baleg DPR RI berencana integrasikan RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang merupakan inisiatif DPR de RUU Karantinaan kesehatan.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Subagyo menyampaikan laporan evaluasi prolegnas 2015-2019, dalam rapat konsultasi Pimpinan DPR.

Revisi UU No.12/2016 tentang Kewarganegaraan penting untuk segera dilakukan. Hal itu disampaikan Firman Subagyo, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg).

Rapat Pleno Pansus RUU Paten dipimpin ketua John Kenedy Azis serta Wakil Ketua Pansus Syarifudin dan Risa Mariska telah menyetujui RUU Paten jadi UU.

Mayoritas fraksi di DPR setujui merevisi UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Dikdok)terutama mengenai Dokter Layanan Primer (DLP).

Rapat Paripurna ke 33 masa sidang ke 5 tahun sidang 2015-2016,seluruh fraksi menyetujui tindak lanjut RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2015.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari FPDIP Rieke Diah Pitaloka mendesak DPR RI untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang PKS.

Pansus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyampaikan protes keras kepada pemerintah agar tidak identikkan gerakan terorisme dengan islam.

Pansus DPR RI mengenai RUU Paten mengusulkan dibentuk Badan Kekayaan Intelektual Indonesia menggantikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual HAM.

tiga spirit pembahasan RUU Tindak Pidana Terorisme, yakni penegakan hukum,perlindungan hak asasi manusia,dan pemberantasan terorisme.

Badan Legislatif (Baleg) DPR RI membahas RUU Karantina Kesehatan dengan Angkasa Pura dan Pelindo sebagai otoritas pengelola bandara dan pelabuhan.

Dalam Rapat tersebut dibahas mengenai harmonisasi RUU tentang RUU Jabaran Hakim.

Ini jadi momentum untuk memperbaiki tata kelola dan kompetisi persepakbolaan Indonesia.

Banyak narkoba jenis baru yang belum diatur dalam undang-undang.

Pansus terbuka dengan masukan dari Kamar Dagang Amerika Serikat.

Tax Amnesty bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Revisi UU Pilkada menjadi perdebatan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II.

DPR dan pemerintah berkomitmen utamakan kualitas dalam proses pembahasan RUU.

Rancangan tersebut dinilai masih perlu dianalisa dengan baik.