Puan Maharani Dorong Perempuan Ambil Peran Lebih Besar dalam Pengambilan Kebijakan Publik

TRIBUNNEWS.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Dr (HC)Puan Maharani menghadiri forum diskusi bertajuk "Perempuan di Parlemen: Dari Representasi Menuju Transformasi Kebijakan".

Forum tersebut digelar oleh Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Puan mengatakan, KPPRI memiliki posisi yang unik dan strategis dalam memperkuat peran perempuan di ruang kebijakan publik. Oleh karena itu, KPPRI dapat menjadi jembatan antara parlemen dan pemerintah, parlemen dan masyarakat sipil, serta Indonesia dan komunitas internasional.

Ia juga menilai bahwa jejaring yang hadir dalam forum itu menjadi modal besar bagi penguatan peran perempuan. Jejaring itu mencakup perwakilan kedutaan besar, organisasi internasional, UN Women, organisasi perempuan, hingga akademisi.

"Jejaring yang hadir hari ini ada perwakilan kedutaan besar, organisasi internasional, UN Women, organisasi perempuan, dan akademisi. Ini adalah modal besar yang harus kita kelola dengan serius dan penuh tanggung jawab," ujar Puan dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Kamis.

Menurut politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu, transformasi kebijakan tidak dapat dilakukan parlemen secara sendiri. Upaya tersebut membutuhkan ekosistem yang mampu menghubungkan regulasi dengan kondisi nyata di masyarakat.

"Ekosistem yang menghubungkan regulasi dengan advokasi, yang menghubungkan legislasi dengan realitas di lapangan, yang menghubungkan suara perempuan di akar rumput dengan kebijakan yang lahir di Senayan," katanya.

Puan juga menyoroti dinamika global yang terus berkembang, mulai dari ketegangan geopolitik, krisis iklim, hingga tantangan keamanan manusia yang semakin kompleks. Dalam konteks itu, ia menilai, keterlibatan perempuan dalam isu perdamaian dan keamanan kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.

"Keterlibatan perempuan dalam konteks global adalah cermin dari seberapa serius kita menempatkan perempuan sebagai pengambil keputusan, bukan sekadar penerima dampak," katanya.

Ia juga mengajak seluruh anggota DPR perempuan untuk membangun komitmen yang tidak berhenti pada pernyataan. Komitmen itu harus diwujudkan dalam kebijakan yang konkret dan terukur.

"Komitmen yang tersambung dengan kebijakan nyata. Komitmen yang terintegrasi ke dalam sistem negara. Komitmen yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan," terang Puan.

Puan lalu mengibaratkan pembangunan bangsa sebagai proses yang membutuhkan peran laki-laki dan perempuan secara seimbang. Tanpa keseimbangan itu, Indonesia tidak akan berkembang secara optimal.

"Bangsa yang ingin terbang tinggi membutuhkan kedua sayapnya untuk dapat bekerja penuh. Selama satu sayap belum diberi ruang untuk mengembang sepenuhnya, kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi Indonesia sesungguhnya bisa terbang," ucapnya.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh perempuan yang hadir untuk terus memperkuat peran dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional. Menurut Puan, partisipasi perempuan akan membuat kemajuan Indonesia menjadi lebih utuh.

"Kita tegaskan bersama, ketika perempuan ikut merancang kebijakan, maka Indonesia tidak hanya akan maju, tetapi akan maju dengan adil, inklusif, dan utuh. Semoga dari sini lahir komitmen-komitmen yang mengubah," ucap Puan.

Baca juga: Ketua DPR Puan Maharani Minta Pemerintah Bertindak Cepat Bebaskan 9 WNI yang Ditangkap Israel

Perkuat Agenda Advokasi