DPR RI

Fikri Faqih : "Pembangunan Ekonomi Melalui Sektor Pariwisata Perlu Ditingkatkan"

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri Faqih menilai pembangunan ekonomi melalui sektor pariwisata perlu lebih ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah.

Fikri Faqih :
Dok. DPR
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri Faqih menilai pembangunan ekonomi melalui sektor pariwisata perlu lebih ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri Faqih menilai pembangunan ekonomi melalui sektor pariwisata perlu lebih ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasalnya selama ini, Fikri menilai Pemda belum memiliki konsep inovasi untuk mengembangkan dunia pariwisata di daerahnya.

Menurutnya, dunia pariwisata sulit untuk berkembang dikarenakan minimnya inovasi dalam pengembangan konsep kesejahteraan rakyat melalui pariwisata.

Untuk itu, ia mendorong Pemda perlu mengidentifikasi serta mengoptimalkan destinasi wisata sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya.

“Ada daerah yang memiliki potensi wisata luar biasa, tapi pemimpinnya masih belum memiliki konsep inovasi yang jelas,” jelas Fikri dalam rilis yang diterima Parlementaria, saat acara Koordinasi dan Konsolidasi Pengembangan Pariwisata di Brebes, Jawa Tengah, baru-baru ini.

Politisi F-PKS itu menambahkan, dengan tidak jelasnya konsep untuk membangun perekonomian masyarakat itu, memunculkan permasalahan lainnya.

Sumber Daya Alam yang melimpah dan kebudayaan yang kaya tidak akan berguna menjadi destinasi wisata yang menarik dan banyak dikunjungi ketika pemimpinnya tidak punya konsep.

“Penguasaan dan kematangan konsep merupakan sebuah keharusan bagi pemimpin untuk mengambil sebuah keputusan. Contohnya, di Brebes ini mulai dari laut sampai gunung itu ada, ini potensi tapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih rendah,” analisa Fikri.

Selain melalui konsep yang jelas, politisi asal dapil Jawa Tengah IX ini menambahkan, hal lain yang dapat menjadi penunjang dalam mengembangkan pariwisata, di antaranya adalah melalui Kompetensi dan Koordinasi.

“Kompetensi mencakup kemampuan para stakeholders untuk mengelolanya, sedangkan koordinasi berarti mencakup kemampuan pemimpin daerah tersebut untuk melakukan sinergi, baik antara masyarakat, swasta, dan pemerintah,” imbuh Fikri.

Senada dengan Fikri, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata Esti Reko Astuti mengatakan bahwa dalam pengembangan pariwisata, Pemerintah Daerah perlu untuk melakukan koordinasi dengan berbagai instansi.

“Karena dalam dunia pariwisata tidak semata berbicara mengenai Wisata tetapi akan bersinggungan dengan berbagai instansi, ada sektor Kehutanan, Kebudayaan, Olahraga, Ekonomi Kreatif, dan lain sebagainya,” jelas Esti.(Pemberitaan DPR RI)

Editor: Advertorial
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved