DPR RI

Daerah-daerah Luar Jawa Perlu Percepatan Pembangunan

Banyak hal yang dibutuhkan dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia.

Daerah-daerah Luar Jawa Perlu Percepatan Pembangunan
DPR RI
Anggota Tim Kunker Komisi V DPR Sungkono mengunjungan Terminal bus AKAP WA Gara dan Dermaga Kereng Bangkirai, Palangka Raya. 

TRIBUNNEWS.COM - Dalam pertemuan Tim Kunker Komisi V DPR dengan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, banyak dipaparkan kebutuhan infrastruktur di wilayah ini dalam rangka percepatan pembangunan.

“Kami sepakat selama anggaran negara mencukupi kami akan dukung. Pasalnya daerah-daerah di luar Jawa perlu percepatan biar lebih dirasakan masyarakat. Jangan hanya fokus di Pulau Jawa tetapi juga luar Jawa,  sehingga masyarakat di seluruh Indonesia bisa menikmati kesejahteraan yang sama.

Demikian disampaikan anggota Tim Kunker Komisi V DPR Sungkono di sela-sela kunjungan ke Terminal bus AKAP WA Gara dan Dermaga Kereng Bangkirai, Palangka Raya baru-baru ini.

Dia menekankan, jangan sampai perencanaan pembangunan yang dilakukan Kementerian sebelumnya diabaikan oleh pemerintah berikutnya. Banyak pelabuhan dermaga yang dibangun tetapi akses jalan belum dibangun, termasuk kedua proyek tersebut.

“Saya pikir karena sudah masuk rencana anggaran tahun sebelumnya maka pemerintah melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menjadi akses ke pelabuhan. Kasus seperti ini banyak terjadi, pembangunan pelabuhan sudah jadi,  tapi jalan menuju lokasi itu masih belum dibangun,” katanya.

Kejadian seperti ini kata Sungkono tidak bisa dibiarkan harus menjadi skala prioritas supaya rencana pembangunan pemerintah terdahulu bisa dilanjutkan oleh pemerintah yang sekarang.

“Meski masing-masing pemerintahan memiliki visi dan misi sendiri tetapi program pemerintah lama harus didukung oleh pemerintahan yang baru, apalagi menyangkut infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat banyak” katanya.

Dalam kaitan ini, politisi PAN asal Dapil Jatim ini menyatakan, pada intinya  koordinasi antar kementerian dan lembaga lebih disinkronkan, tidak boleh ada ego sectoral.

Apalagi antar kementerian atau lembaga  perlu sinergi, sebab mereka saling membutuhkan seperti Ditjen Perhubungan Laut, Kemenbhub  dengan Ditjen Bina Marga KemenPU-PR.

“Harus ada sinergi semua pihak, nggak bisa bangun pelabuhan tanpa jalan. Apalagi menyangkut kepentingan nasional yang lebih luas,” tekan legislator ini.

Kaitannya dengan usulan Gubernur dan Dinas PU agar Kalteng bisa membangunan bendungan mengingat ada 11 sungai besar, Sungkono menyatakan persetujuannnya.

Selain untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) guna memenuhi kebutuhan listrik, juga dimanfaatkan untuk pengairan sekaligus meningkatkan produksi pertanian.

“Sebagai anggota Dewan, usulan Pemprov Kalteng ini akan kami perhatiikan. Usulan yang rasional dan dalam koridor rencana strategis (renstra) pemerintah, Komisi V pasti akan dukung,” tandas Sungkono menambahkan. (Pemberitaan DPR RI)

Editor: Advertorial
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved