Breaking News:
DPR RI

Berita Parlemen

DPR Desak Pemerintah Percepat Distribusi Vaksin Covid-19 Hingga ke Kampung dan Pedalaman

Gus Muhaimin mengingatkan, berdasarkan konstitusi, pemerintah wajib melindungi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Editor: Content Writer
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Warga mengikuti vaksinasi COVID-19 di Sentra Vaksin Bersama OJK-Perbarindo di Ciledug, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (24/7/2021). Sentra vaksinasi untuk industri keuangan ini selain untuk mensukseskan program vaksinasi nasional juga diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional yang dimana sektor industri keuangan merupakan salah satu sektor esensialnya. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mendesak pemerintah untuk segera mempercepat distribusi vaksin Covid-19. Mengingat, Gus Muhaimin, sapaan akrabnya, mendengar masih banyak masyarakat yang belum divaksinasi akibat adanya keterbatasan suplai vaksin ke berbagai penjuru daerah Indonesia. 

“Padahal, saya sudah cek langsung ke Biofarma bahwa sebenarnya stok vaksin tersedia. Ini harus menjadi atensi bagaimana agar distribusi vaksin ke daerah bisa lebih dipercepat lagi sehingga semua masyarakat bisa divaksin," ujar Gus Muhaimin, Kamis (29/7/2021) lalu.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menekankan agar vaksin didistribusikan hingga ke kampung-kampung dan wilayah pedalaman yang belum tersentuh vaksinasi. Gus Muhaimin mengingatkan, berdasarkan konstitusi, pemerintah wajib melindungi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

"Saya minta agar vaksinasi terus dimasifkan dan dipercepat pengirimannya ke daerah dengan menyasar seluruh lapisan masyarakat. Termasuk, yang di kampung-kampung karena kasus Covid-19 juga cukup banyak terjadi di kampung-kampung," tandas Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu. 

Gus Muhaimin menegaskan, syarat mengikuti vaksinasi mesti disederhanakan agar memudahkan masyarakat adat dan kelompok rentan mengakses vaksin. Sebab tidak sedikit masyarakat adat, kelompok disabilitas, anak-anak di panti asuhan, lansia, dan tunawisma yang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK).

"Petugas di lapangan harus memahami kondisi masyarakat. Jika ada kasus-kasus seperti itu jangan lantas masyarakat tidak bisa mendapatkan hak untuk sehat, hak untuk terlindungi dari potensi tertular dan bahkan menjadi korban Covid-19," pungkas legislator dapil Jawa Timur VIII itu. Seperti diberitakan, pemerintah tercatat mengamankan 440 juta dosis vaksin Covid-19 hingga akhir 2021. 

KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved