-
Ahmad Saroni Nilai Kehadiran Polisi Virtual Dapat Lindungi Masyarakat
Menurutnya polisi virtual justru akan bekerja untuk melindungi masyarakat dari konten-konten yang dapat menimbulkan konflik bangsa. -
Puan Maharani Sebut Puskesmas Ujung Tombak Vaksinasi Covid-19
Kecepatan program vaksinasi tergantung pada kesiapan puskesmas di seluruh Indonesia. -
Anggota Komisi V DPR Salurkan Bantuan BSPS Rehab 60 Rumah
Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti memberikan bantuan berupa rehab 60 rumah di Desa Bunton dan Kalikudi, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. -
Komisi X DPR Inginkan Kabupaten Batang Dapat Program CoE SMK di 2021
Sepanjang tahun 2020, Kabupaten Batang tidak memperoleh bantuan program pusat keunggulan Center of Excellence (CoE) SMK yang digulirkan Kemendikbud. -
Sambangi Rabithah Alawiyah, Aboebakar Alhabsyi Sebut Kapolri Listyo Sangat Jeli
Menurut Aboebakar, memilih untuk bersilaturahim ke Rabithah Alawiyah pada awal masa jabatan Listyo adalah langkah yang cukup taktis. -
Angota Komisi IV DPR: Terobosan Perizinan Dilakukan di Era Jokowi
Menurutnya, hampir semua perizinan diperketat dan diawasi penggunaannya oleh pemerintah Jokowi agar sesuai dengan peruntukan. -
Pesan Puan untuk Listyo Sigit: Tingkatkan Layanan dan Responsif pada Aduan Masyarakat
Puan menuturkan istyo Sigit Prabowo harus melakukan perubahan besar dari aspek SDM, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. -
Listyo Sigit Jadi Kapolri, Aboe Bakar Ingatkan Empat PR yang Harus Dituntaskan
Salah satu PR Kapolri baru adalah melanjutkan reformasi di kepolisian. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan performa institusi Polri. -
Refleksi 2020, Optimisme, dan Tantangan Berat di 2021 Versi Azis Syamsuddin
Azis menyatakan bahwa tahun 2020 meninggalkan sukacita, namun juga sarat ketidakpastian di semua sektor dan elemen kehidupan. -
CPNS Dituntut Penuhi Kompetensi dan Profesionalisme
Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Setken DPR RI Rahmad Budiaji mengharapkan agar para pelamar CPNS dapat memenuhi kualifikasi syarat, jabatan, ko -
Antisipasi Klaster Baru, Anggota DPR Minta Rumah Sakit Disiagakan
Dikatakan Handoyo, sikap mawas diri terhadap kemungkinan terpapar virus corona saat mengikuti aksi unjuk rasa perlu jadi perhatian para pengunjuk rasa -
Komisi X DPR Apresiasi Pemprov Jateng Atasi Covid-19
Komisi X menilai Gubernur Jateng Ganjar Pranowo kerap turun langsung menangani penyebaran Covid-19 ke pesantren-pesantren dan desa-desa. -
Azis Syamsuddin: E-Parlemen Wujud Akuntabilitas Parlemen Modern
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menyatakan pencanangan E-Parlemen sebagai wujud akuntabilitas DPR RI kepada rakyat. -
Komisi IX Dukung Penyempurnaan Vaksin Covid-19 Melalui Fungsi Anggaran
Tim Kemenkes hingga saat ini masih melakukan simulasi uji coba vaksinasi Covid-19 kepada relawan di beberapa daerah di Indonesia. -
Syaiful Huda Sambut Baik Perpres 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK
Saat ini ada 438.530 tenaga honorer yang digaji dengan standar berbeda-beda. Sebanyak 157.210 atau 35,84 persen di antaranya adalah para guru honorer. -
18 Angota DPR Positif Covid-19, Setjen DPR Akan Perketat Prokes
Ada pula anggota dewan yang meminta untuk tidak dipublikasikan saat melaporkan dirinya terpapar virus Corona. -
Akhiri Masa Sidang I, Puan Nilai DPR Optimal Jalankan Tiga Fungsi
Dalam perjalanan Masa Sidang I, Puan memastikan DPR telah optimal dalam menjalankan tiga fungsinya, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. -
Sepakati RUU Protokol AFAS Ke-7, Industri Asuransi Akan Ekspansi ke ASEAN
Menurut Komisi XI, industri keuangan dalam negeri tentu harus menjadi pasar yang cukup besar dan berkembang di kawasan ASEAN. -
Komisi X DPR Serap Aspirasi RUU Sistem Keolahragaan Nasional di Solo
Solo sendiri memiliki Sekolah Khusus Olahragawan (SKO), namun karena adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. -
Komisi II Apresiasi Pelaksanaan SKB CPNS Sesuai Prokes Covid-19
Komisi II juga meminta Kementerian PAN-RB, BKN dan KASN meningkatkan sistem pengawasan dan memberikan sanksi yang tegas kepada oknum yang melanggar. -
Berita Parlemen
Mahatma Gandhi Ajarkan Lawan Kekerasan Tanpa Kekerasan
Sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang besar dalam menyelesaikan masalah yang ada. -
Berita Parlemen
OJK Perlu Lebih Memperkuat Pengawasan Terhadap Industri Keuangan
Secara khusus, Anis menyoroti permasalahan sektor asuransi yang telah berlangsung dari tahun sebelumnya. -
Berita Parlemen
OJK Harus Lebih Maksimal Beri Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan
Dengan keterbukaan informasi dari OJK, masyarakat tidak tertipu dan terkecoh dengan menyimpan uangnya. -
FORNAS Dan E-Katalog Menjadi Tantangan Tata Kelola Obat Nasional
Anggota Komisi X DPR menjelaskan latar belakang Fornas dan E-Katalog disusun sebenarnya untuk kendali mutu dan kendali biaya. -
Anggota Komisi X Dukung Bogor Jadi Pusat Wisata Olahraga
Djohar Arifin berharap semua event olahraga di tingkat pusat bisa memanfaatkan berbagai fasilitas olahraga yang ada di Kabupaten Bogor. -
Komisi IX Tekankan Kemandirian Alkes Nasional Harus Diwujudkan
Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sri Rahayu kemandirian alkes nasional harus terus diupayakan, agar tata kelola alkes nasional juga semakin baik. -
Komisi VI DPR Minta PT Pupuk Indonesia Lakukan Efisiensi Biaya
PT Pupuk Indonesia (Persero) juga diminta untuk meningkatkan kontribusi dalam penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). -
Komisi IX DPR Dukung Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alkes
PT. Bio Farma menjadi mitra strategis Komisi IX DPR dalam memberikan berbagai informasi penting menyangkut tata kelola obat. -
Komisi I Setujui DIM RUU Kerja Sama Indonesia-Swedia di Bidang Pertahanan
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan pandangan umum mini fraksi-fraksi menyetujui untuk membahas RUU tersebut bersama Pemeri -
Puan Maharani: Jangan Ada Pihak Dirugikan RUU Ciptaker
Puan menegaskan, Omnibus Law bukan hanya untuk pemerintah saat ini, tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara saat ini dan di masa depan. -
Dorong Tes Mandiri, Puan Maharani Minta Tarif Swab Test Diturunkan
Menurut Puan, jumlah masyarakat yang melakukan swab test mandiri akan meningkat jika ditetapkan standar harga tarif swab test agar terjangkau. -
Waktu Pembahasan RUU PDP Diperpanjang Sampai Masa Persidangan ke-II
Sebelumnya Pimpinan Komisi I telah meminta perpanjangan waktu pembahasan RUU PDP dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) tanggal 24 September 2020. -
Ketua DPR Jamin APBN 2021 Antisipasi Tantangan Ekonomi Akibat Covid-19
Menurut Puan, setelah APBN 2021 disahkan, pemerintah harus memperhatikan anggaran terkait bantuan sosial masyarakat yang paling terdampak Covid-19. -
DPR Tegaskan Urgensi Multilateralisme Tangani Covid-19
DPR RI melihat pandemi Covid-19 sebagai ujian sejauh mana ketangguhan ‘Universal Health Coverage’ (UHC) sebuah negara. -
Setjen DPR Gelar Webinar Urgensi RUU EBT
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto yang menyampaikan paparannya tentang urgensi pembentukan RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan. -
Baleg DPR Sebut Hak Pekerja dan Pengusaha Dapat Proporsi Baik di Omnibus Law
Salah satu poin penting yang memberikan hak bagi pekerja adalah premi Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). -
RUU SKN Perlu Akomodasi Olahraga 'Off-Road'
RUU SKN perlu mengakomodasi segmen olahraga off-road yang sebelum tak terakomodir dalam regulasi olahraga nasional. -
Komisi III: Kaburnya Napi WNA China dari Lapas Kelas I Tangerang Timbulkan Kejanggalan
Selain tidak adanya bekas galian dan alat-alat yang digunakan, juga ketidaktahuan sipir atau pengawas di dalam lapas terkait adanya lubang galian. -
Azis Syamsuddin: Cakada Pelanggar Protokol Kesehatan Siap-Siap Kena Sanksi
Menurutnya Azis, sanksi tersebut dapat membuat para Cakada lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19. -
Komisi VI DPR: BKPM Harus Tarik Investasi Aplikasi Zoom dan Tiktok
Ia mengaku kecewa lantaran melihat kegagalan Indonesia dalam upaya menarik investasi beberapa raksasa teknologi.