2 Provinsi Tak Punya Cukup Dana PSU Pilkada, KPU Yakin Dibantu Kemendagri

TRIBUNNEWS.COM JAKARTA - Hingga saat ini masih belum ada kabar baik dari dua daerah yang  belum punya anggaran untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di Pilkada 2024.

Dua wilayah tersebut masing-masing yakni Kabupaten Pasaman, Sumatra Barat (Sumbar) dan Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan.

"Kalau anggaran masih belum ada, update dari dua daerah tersebut," ujar Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin di kantornya gedung KPU Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Diketahui terdapat 24 daerah yang melaksanakan PSU, buntut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hasil sengketa pemilihan kepala daerah atau pilkada.

Dana yang digunakan untuk PSU berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Afif meyakini solusi untuk anggaran yang kurang bakal menemukan jalan keluar.

Mengingat di satu sisi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak akan lepas tangan.

 "Tapi dipastikan nanti terfasilitasi lah kalau teman-teman dari Kemendagri," jelasnya.

Info terakhir yang Afif dapat dari Kemendagri adalah saat ini mereka tengah memberi waktu bagi pemerintah daerah (pemda) untuk mencari solusi anggaran.

"Pemda cuma minta waktu mencari jalan keluarnya di daerah, jadi kayaknya ada anggarannya. Kalau di daerah lain kan juga ada, semua tinggal dua tempat saja," ungkap Afif.

"Jadi kami meyakini Insya Allah bisa terfasilitasi semua. Kalaupun tidak, kan ada mekanismenya, bisa disupport dari anggaran pusat," pungkasnya.

Anggaran PSU Pilkada

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengungkapkan total anggaran untuk penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah dan pilkada ulang 2 daerah menjadi Rp 719.170.232.546. 

Anggaran tersebut termasuk diperuntukkan untuk pengamanan yang dilakukan TNI-Polri.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, pada Senin (10/3/2025).

"Jadi totalnya Rp 719 miliar, ini kami kira turun dari rapat lalu, lebih kurang Rp 1 triliun lebih karena ada upaya melakukan efisiensi tersebut," kata Tito di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta.

Tito merinci anggaran tersebut diperuntukkan untuk KPUD sebanyak Rp 429.725.922.805 atau 59,75 persen. 

 Kemudian, anggaran untuk Bawaslu sebesar Rp 158.919.295.848 atau 22,10 persen; anggaran untuk Polri sebesar Rp 91.993.554.893 atau 12,79 persen; dan anggaran untuk TNI sebesar Rp 38.531.459.000 atau 5,36 persen.

Tito berujar, hampir semua pemerintah daerah (pemda) sudah menyanggupi untuk membiayai penyelenggaraan PSU dan pilkada ulang tersebut. 

Anggaran itu berasal dari hasil efisiensi APBD khususnya anggaran perjalanan dinas, anggaran konsumsi makan minum, anggaran pemeliharaan dan pos anggaran operasional lainnya.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).