Alfons Manibui Apresiasi Pemerintah dan PLN, Listrik Mulai Terang di Wilayah 3T seperti Papua
Alfons Manibui apresiasi langkah Kementerian ESDM dan PLN percepat elektrifikasi di wilayah 3T seperti Papua, demi wujudkan keadilan energi nasional.
Editor:
Content Writer
TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah terus mendorong pemerataan listrik hingga ke pelosok Tanah Air. Kali ini, langkah nyata datang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) yang gencar mempercepat elektrifikasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk Papua.
Langkah ini mendapat apresiasi dari Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar, Alfons Manibui. Ia menilai kehadiran langsung Menteri ESDM dan jajaran PLN ke Kabupaten Biak dan Kepulauan Yapen, Papua, merupakan bentuk nyata perhatian negara terhadap rakyat di kawasan 3T.
“Kami berterima kasih atas perhatian yang diberikan untuk wilayah 3T, khususnya Papua. Ini bukti bahwa negara hadir untuk memberikan keadilan energi secara merata,” kata Alfons dalam keterangan tertulis, Jumat (25/7/2025).
Berdasarkan data Kementerian ESDM, hingga triwulan I 2025, masih ada sekitar 10.068 desa yang belum teraliri listrik. Selain itu, 1,28 juta rumah tangga belum menikmati listrik—mayoritas tersebar di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara.
Baca juga: Anggota Komisi XII DPR Beniyanto Tamoreka Dorong Penguatan Tata Kelola Tambang
Untuk mengatasi ketimpangan ini, pemerintah menyiapkan investasi jumbo sebesar Rp 50,01 triliun, yang mencakup pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi, distribusi, hingga bantuan pasang baru listrik untuk masyarakat.
Pemerintah juga sudah menyusun Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, yang menargetkan rasio elektrifikasi Indonesia mendekati 100 persen dalam lima tahun ke depan.
Dalam rencana itu, akan ditambahkan kapasitas pembangkit sebesar ±69.500 MW, dengan porsi energi baru terbarukan (EBT) mencapai 61 persen atau sekitar 42.569 MW. Salah satu strateginya adalah memanfaatkan kelebihan daya dari kilang LNG Tangguh untuk menyuplai kawasan Teluk Bintuni, tanpa menunggu pembangunan pembangkit baru.
Menurut Alfons, program ini tak sekadar urusan teknis kelistrikan. Akses listrik merupakan indikator penting dalam pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.
“Kami optimistis seluruh desa akan terang. Ini sejalan dengan visi ketahanan energi nasional sekaligus mendukung pemerataan pembangunan,” ucapnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian ESDM, PLN, dan pemerintah daerah agar program listrik desa berjalan tepat sasaran.
“Apresiasi kami sampaikan kepada Pak Menteri ESDM beserta jajaran, serta seluruh tim PLN yang bekerja keras untuk mewujudkan pemerataan listrik di seluruh Nusantara,” tutup Alfons, legislator dari daerah pemilihan Papua Barat.
Dorong Ekonomi Rakyat, Firnando Minta SAL Rp200 T Disalurkan Lewat KUR Himbara |
![]() |
---|
Siti Mukaromah: PLUT Berperan Vital Bantu UMKM Naik Kelas, Jadi Solusi Kurangi Pengangguran |
![]() |
---|
Mahasiswa Apresiasi Golkar Buka Ruang Dialog Dengar Aspirasi Rakyat Soal Tuntutan 17+8 |
![]() |
---|
Komisi XIII DPR Dorong RUU Hak Cipta Masuk Prolegnas 2026, Demi Lindungi Karya Seniman |
![]() |
---|
Komisi II Usul Revisi UU Pemilu Masuk Prolegnas Prioritas 2026 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.