Rencana Menkeu Tarik Rp200 Triliun Mengendap di BI ke Perbankan, Misbakhun Tekankan Efektivitas

TRIBUNNEWS.COM -  Menurut Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, rencana Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk menarik Rp200 triliun dana pemerintah yang selama ini mengendap di Bank Indonesia (BI) dan dialokasikan ke sektor perbankan, merupakan langkah yang berpotensi menambah likuiditas dan memperluas ekspansi kredit. Namun, langkah ini harus dijalankan dengan arah yang jelas dan produktif.

“Kami memahami semangat pemerintah agar dana yang mengendap ini bisa digerakkan. Tetapi kunci keberhasilan ada pada penyaluran yang tepat sasaran," kata Misbakhun dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Jumat (12/9/2025).

Baca juga: Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun: Stabilisasi Harga dan Reformasi Pajak Jadi Kunci Menkeu Baru

Ia menegaskan, kebijakan ini tidak boleh berhenti pada penambahan likuiditas yang kemudian kembali terserap di instrumen moneter BI. 

Untuk itu, diperlukan koordinasi erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia agar tujuan fiskal dan moneter selaras, menjaga inflasi serta stabilitas nilai tukar, sekaligus memastikan kredit benar-benar masuk ke sektor riil.

Misbakhun menyebut ada tiga aspek utama yang akan menjadi perhatian Komisi XI DPR RI. 

Pertama, targeting, penempatan dana hendaknya tidak terbatas pada Himbara saja, tetapi juga menjangkau bank swasta dan bank umum nasional lain, serta diarahkan pada sektor-sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja secara signifikan.

Kedua, pengawasan, realisasi kredit harus dipantau agar tidak berhenti di neraca perbankan.

Ketiga, kebijakan pendukung, langkah ini akan lebih efektif bila dipadukan dengan stimulus lain seperti padat karya, insentif pajak, dan dukungan perumahan.

Baca juga: Momen Perdana Menkeu Purbaya Raker di DPR, Disambut Langsung Ketua Komisi XI Misbakhun

“Dengan kombinasi kebijakan yang saling memperkuat, multiplier effect bisa maksimal. Inilah cara agar penarikan dana benar-benar memberi dampak nyata bagi rakyat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Misbakhun menekankan bahwa Komisi XI DPR RI akan terus mengawal kebijakan ekonomi pemerintah. 

“Tujuannya jelas, untuk menjaga stabilitas keuangan, mendorong pertumbuhan inklusif, dan membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)

Baca juga: Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun Usulkan Penurunan Tarif Pajak Untuk Ringankan Beban Rakyat