DPR Dukung Hilirisasi dan Pemberantasan Tambang Ilegal, Cek Endra: Sesuai Visi Prabowo

TRIBUNNEWS.COM – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Cek Endra, menilai kebijakan hilirisasi mineral dan batubara di era Presiden Prabowo Subianto sudah sejalan dengan visi kampanye. Menurutnya, fokus mengolah sumber daya alam di dalam negeri menjadi produk bernilai tambah adalah langkah strategis untuk memperkuat ekonomi nasional dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

“Sejak awal, Presiden Prabowo menempatkan hilirisasi sebagai prioritas strategis. Arahnya jelas, mengubah struktur ekspor dari bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi di dalam negeri,” ujar Cek Endra, Jumat (15/8/2025).

Dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2026, Presiden Prabowo menegaskan hilirisasi akan difokuskan untuk memaksimalkan nilai tambah perekonomian serta menciptakan lapangan kerja di berbagai daerah. Ia juga menyoroti peningkatan ekspor nasional berkat bertambahnya produk hilirisasi di pasar global.

Meski demikian, Cek Endra mengakui masih ada tantangan pada hilirisasi batubara menjadi dimethyl ether (DME) yang belum mencapai target operasional, serta isu lingkungan di sektor nikel, seperti yang terjadi di Raja Ampat.

“Tantangan ini harus direspons dengan penguatan tata kelola, teknologi bersih, dan standar lingkungan yang ketat,” katanya.

Cek Endra juga mengapresiasi langkah Menteri ESDM sekaligus Ketua Satgas Hilirisasi, Bahlil Lahadalia, yang mengajukan 18 proyek hilirisasi lintas sektor senilai US$38,63 miliar atau sekitar Rp618,13 triliun. Dari jumlah tersebut, delapan proyek berfokus pada hilirisasi mineral dan batubara dengan nilai investasi Rp321,8 triliun dan potensi serapan tenaga kerja hampir 105 ribu orang.

Ia menegaskan DPR akan mengawal transisi dari pra-feasibility study ke tahap eksekusi agar berjalan tepat waktu. Dalam konteks pemberantasan tambang ilegal yang merugikan negara hingga Rp300 triliun per tahun, Cek Endra mendukung langkah tegas pemerintah.
“Penegakan hukum akan memastikan pasokan bahan baku berasal dari sumber legal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Cek Endra optimistis, percepatan eksekusi hilirisasi dan pemberantasan tambang ilegal akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen pada 2029. “Ini akan menjadi lompatan besar bagi daya saing ekonomi kita,” pungkasnya.\

Baca juga: Negara Rugi Rp 300 Triliun, Anggota DPR Dukung Prabowo Sikat Tambang Ilegal