Wakil Menteri Haji dan Umrah: Pengumuman Lowongan Petugas Haji di Media Sosial Hoaks 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah memastikan hingga kini belum ada perekrutan petugas haji. 

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak memastikan kabar mengenai rekrutmen petugas haji di media sosial, adalah kabar bohong atau hoaks.

"Jadi kalau ada yang mengatasnamakan kementerian haji, melakukan rekrutmen segala macem itu hoaks, itu tidak benar," ujar Dahnil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Haji, Jakarta, Selasa (30/9/2029). 

Informasi mengenai petugas haji, kata Dahnil, hanya dikeluarkan Kementerian Haji. 

Ia mengatakan pengumuman mengenai penyelenggaraan haji yang resmi diumumkan melalui media sosial Kementerian Haji.

Baca juga: Cegah Korupsi, Kementerian Haji Gandeng Kejagung Awasi Pelaksanaan Haji 2026

"Jadi loker-loker itu tidak benar, dan kalau Anda mau mendapatkan informasi yang benar tentu bisa mengikuti sosial medianya kementerian haji yang resmi atau website Kementerian Haji yang resmi," katanya.

Ia mengatakan sejauh ini, Kementerian Haji masih fokus pada pergeseran ASN sejumlah instansi ke pihaknya.

Baca juga: Kepuasan Jemaah 88,46 Persen Warisan Terbaik dari Kemenag, Kementerian Haji Diharap di Atas 90

Terdapat ASN dan pejabat Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, dan KPK yang akan pindah ke Kementerian Haji. 

"Kami melibatkan kejaksaan, juga KPK nah nanti hari Jumat, Pak Menteri akan ke KPK, bertemu dengan Ketua KPK untuk bicara dan menyerahkan data-data yang sama jadi kami melakukan dua proses berarti, dari KPK dan kejaksaan," ucapnya.

Rekrutmen petugas haji tahun 2026 secara resmi bakal dibuka pada November 2025. 

Setelah proses rekrutmen, para petugas haji bakal mengikuti pelatihan selama empat minggu.