Gandung Pardiman Apresiasi Capaian Kementerian UMKM dalam Penyaluran KUR ke Sektor Produksi

TRIBUNNEWS.COM - Gandung Pardiman selaku Anggota Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian UMKM yang dipimpin oleh Maman Abdurahman, atas pencapaian penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada semester I 2025.

Menurut laporan kementerian, sekitar 60 persen dari total KUR telah disalurkan ke sektor produksi, meliputi pertanian, perikanan, industri pengolahan, serta sektor produksi lainnya.

Gandung menilai capaian tersebut sejalan dengan target pemerintah untuk memperkuat basis ekonomi rakyat melalui pembiayaan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas produksi.

Penyaluran KUR yang lebih dominan ke sektor produktif diharapkan mampu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan nilai tambah produk UMKM, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Data per Mei 2025, estimasi jumlah UMKM di Indonesia mencapai 66 juta unit, naik dari sekitar 64,2 juta unit pada akhir 2024. Pada data tahun sebelumnya (2023), UMKM tercatat sekitar 66 juta unit, menyerap 97 persen tenaga kerja dan menyumbang 61 persen terhadap PDB nasional (sekitar Rp 9.580 triliun UMKM menyumbang dominasi dalam struktur usaha Indonesia, mencapai 99 persen dari total unit usaha).

Baca juga: Gandung Pardiman Dorong Pengembangan Wisata Budaya Jadi Penggerak Ekonomi Nasional

Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Yogyakarta menegaskan bahwa konsistensi Kementerian UMKM dalam menyalurkan KUR ke sektor-sektor produksi menunjukkan fokus pemerintah mendorong UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal sekaligus penopang ekonomi nasional. 

Berdasarkan laporan IMF Country Report 2024, sektor UMKM, termasuk koperasi, menyumbang 61 persen dari total PDB Indonesia, menegaskan bahwa arahan kebijakan tidak semata-mata menjadikan masyarakat bersifat konsumtif.

"Kami mendorong Kementerian UMKM memperkuat pengawasan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank Himbara dan tentunya kelayakan usaha menjadi poin penting dalam penilaiannya, meningkatkan literasi keuangan bagi pengusaha UMKM, serta memperluas akses pembiayaan bagi usaha kecil di daerah terpencil, agar kebijakan ini dirasakan merata, adil serta inklusif," tutup Gandung. (*)

Baca juga: Anggota DPR Gandung Pardiman Dukung Kebijakan RKAB Pertambangan 1 Tahun