Menag Akui Pengawasan Penyelenggaraan Haji Tugas Berat: Saya Ingin dari Awal KPK Mendampingi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Agama melibatkan sejumlah penegak hukum dalam pengawasan penyelenggaraan haji 2025.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan pihaknya berupaya mengawasi penyelenggaraan haji secara menyeluruh.

Baca juga: Merawat Kemabruran Jemaah, Menteri Agama Berencana Buat Manasik Pasca Ibadah Haji

"Jadi kami memang sangat konsen dengan pengawasan ini ya. Bahkan saya itu mulai dari awal tiga atau empat hari setelah saya dilantik. Saya langsung ke KPK. Pak, saya minta pendampingan karena tugas kami berat ke depan ini," ujar Nasaruddin.

Hal tersebut diungkapkan Nasaruddin dalam wawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Kantor Tribun Network, Jakarta, Selasa (28/1/2025).

Dirinya mengakui bahwa pengawasan penyelenggaraan haji merupakan tugas yang berat.

Sehingga, Kemenag menggandeng KPK untuk mengawasi penyelenggaraan haji.

"Saya ingin dari awal KPK mendampingi kami terutama menyangkut masalah haji, karena salah satu Kementerian yang uangnya banyak, adalah Kementerian Agama kan," katanya.

Selain penyelenggaraan haji, Nasaruddin juga meminta pendampingan pengawasan program Kemenag lainnya.

Baca juga: Kontrak Layanan Haji di Arab Saudi Mulai Ditandatangani, Target Selesai Sebelum 14 Februari 2025

Nasaruddin juga meminta bantuan pengawasan dari Polri, Kejaksaan Agung, dan BPK.

"Nah kemudian juga haji. KPK waktu itu menyatakan diri bersedia. Dan saya juga ke Kejaksaan ketemu Pak Jaksa Agung, kemudian Pak Kapolri. Saya dekati semua aparat-aparat keamanan, BPK juga," tutur Nasaruddin.

Pengawasan ini, kata Nasaruddin, untuk menghindari fitnah dalam penyelenggaraan haji.

"Semua pihak yang terkait saya dekati dari awal supaya makin banyak kepala memikirkan tentang sesuatu itu kan lebih produktif ya kan daripada saya sendiri kan. Jadi tidak ada fitnah," pungkasnya.