Jemaah Tanpa Visa Haji Dilarang Masuk Makkah Mulai 29 April, Arab Saudi Berlakukan Denda

TRIBUNNEWS.COM - Arab Saudi memperketat pembatasan kunjungan ke Makkah dan Madinah selama musim haji dan upaya untuk melaksanakan haji tanpa izin khusus, mulai hari ini, Selasa (29/4/2025).

Larangan tersebut akan tetap berlaku hingga akhir musim haji pada 10 Juni 2025.

Menurut Report News Agency, yang mengutip sumber pemerintah Saudi, masuk ke tempat-tempat suci hanya akan diizinkan dengan visa haji khusus.

Kementerian Dalam Negeri Saudi menyatakan bahwa denda hingga 20.000 riyal Saudi (sekitar Rp 89 juta) akan dikenakan kepada individu yang mencoba melakukan haji tanpa izin, serta kepada pemegang semua jenis visa kunjungan yang mencoba memasuki atau tetap berada di Makkah dan tempat-tempat suci selama periode yang ditentukan.

Denda hingga 100.000 riyal Saudi (sekitar Rp 446 juta) juga akan dikenakan kepada siapa pun yang mengajukan visa kunjungan atas nama seseorang yang melakukan atau mencoba melakukan haji tanpa izin atau hadir di Makkah dan tempat-tempat suci selama periode pembatasan.

Hukuman tambahan akan diterapkan kepada pelanggar ilegal yang berupaya melakukan haji, baik penduduk tetap maupun individu dengan visa yang telah kedaluwarsa.

Pelanggar akan dideportasi dan dilarang memasuki Kerajaan selama sepuluh tahun.

Kementerian Dalam Negeri Saudi juga menyatakan, setiap kendaraan transportasi darat yang digunakan untuk membawa wisatawan tanpa izin haji ke Makkah dan tempat-tempat suci akan disita melalui prosedur peradilan.

Menurut Kementerian Pariwisata Saudi, sebagai bagian dari persiapan untuk musim haji 2025, semua fasilitas akomodasi di Makkah dilarang keras untuk menampung individu "yang tidak memiliki izin haji atau otorisasi resmi yang memberi mereka hak untuk memasuki kota tersebut untuk bekerja atau tinggal selama musim haji."

Kemenag Imbau Jemaah Tak Tertipu Tawaran Visa Non Haji

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief, mengimbau warga Indonesia untuk tidak tertipu tawaran berangkat dengan visa non haji.

Sebab, regulasi Saudi sangat ketat, dan warga Indonesia perlu menyadari adanya larangan penggunaan visa selain visa haji.

Baca juga: Dugaan Pemindahan PIN Haji Khusus, Wamenag Siap Tindaklanjuti Hingga Hak Jemaah Tetap Terlindungi

Ada lebih dari 300 petugas yang berangkat pada gelombang pertama dan akan bertugas di Daerah Kerja (Daker) Bandara dan Daker Madinah.

“Saya dihubungi Kementerian Haji dan Umrah Saudi bahwa Pemerintah Indonesia diminta berpartisipasi menyampaikan awareness atau kesadaran terkait dengan larangan penggunaan visa selain visa haji,” ujarnya usai melepas keberangkatan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede, Senin (28/4/2025), dilansir laman Kemenag.

Hilman menjelaskan, pemerintah Saudi menyebutkan bahwa ada banyak orang tertipu dan terlena terkait penggunaan visa non haji.

“Ada banyak orang yang tidak tahu, dijanjikan berangkat ke sana (Saudi), (dikatakan) visanya sudah dikeluarkan, padahal bukan visa haji,” jelas Hilman.

“Dan mereka (Kementerian Haji dan Umrah) wanti-wanti betul ini jangan sampai terjadi di Tanah Air,” sambungnya.

Hilman menegaskan bahwa Kerajaan Saudi betul-betul ingin menunjukkan layanan terbaik pada tahun ini.

Menurutnya, mereka sangat ketat dan disiplin dalam menerapkan regulasinya.

“Mereka begitu disiplin, begitu ketat terhadap regulasinya. Karena itu untuk menunjukkan complainment atau tingkat kepatuhan kita terhadap regulasi di Tanah Air dan Tanah Suci, kita harapkan sudah tidak ada lagi visa selain visa haji,” kata Hilman.

“Ini pesan kami, mudah-mudahan ini bisa tersampaikan ke publik,” imbuhnya.

Layanan Jemaah di Arab Saudi

Jemaah haji Indonesia akan mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025 dan terbang ke Arab Saudi sehari setelahnya.

Kementerian Agama memastikan layanan bagi jemaah haji Indonesia selama di Tanah Suci sudah siap.

“Sejauh ini kesiapan penyelenggaraan ibadah haji, khususnya di Arab Saudi, sudah siap."

"Sesuai arahan Menteri Agama, kita berupaya mempersiapkannya secara cermat dan teliti agar bisa memberikan layanan terbaik ke jemaah haji,” kata Direktur Layanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama, Muchlis M Hanafi di Jakarta, Selasa (29/4/2025), masih dari laman Kemenag.

Baca juga: Jelang Musim Haji 2025, Pertamina Pastikan Stok Avtur dan Sarana Fasilitas Aman

Ia menambahkan, layanan di Arab Saudi mencakup lima hal yaitu konsumsi, transportasi, akomodasi, layanan umum, serta layanan selama proses puncak ibadah haji di Masyair Muqaddasah.

Untuk akomodasi, Kemenag sudah menyiapkan 205 hotel di Makkah dan 95 hotel di Madinah sebagai tempat tinggal jemaah haji Indonesia.

“Jadi akan ada 203.320 jemaah haji reguler yang akan kita layani di 300 hotel yang ada di Makkah dan Madinah,” ujar Muchlis M Hanafi.

“Untuk hotel di Makkah, jaraknya maksimum 4,5 km. Untuk di Madinah, semua hotel berada di wilayah Markaziyah,” jelasnya.

Lalu, terkait transportasi, Muchlis M Hanafi menjelaskan bahwa pihaknya menyediakan layanan di tiga area.

Pertama, transportasi antar kota perhajian yang melayani rute Madinah – Makkah, Jeddah – Makkah, Makkah – Jeddah, dan Makkah – Madinah.

Kedua, bus shalawat yang akan mengantar dan menjemput jemaah dari hotel ke Masjidil Haram dan sebaliknya.

Ketiga, transportasi saat puncak proses ibadah haji di Arafah - Muzdalifah – Mina (Armina).

“Ini tiga area yang kita siapkan untuk pelayanan transportasi bagi jemaah haji Indonesia,” ungkapnya.

Kemudian untuk layanan konsumsi, Muchlis M Hanafi menjelaskan Kementerian Agama sudah bekerja sama dengan 55 perusahaan katering yang akan menyiapkan 84 kali makan bagi jemaah selama di Makkah dan 15 kali makan saat puncak haji di Armina.

Sementara, selama di Madinah, jemaah akan mendapatkan 27 kali makan yang disiapkan oleh 21 perusahaan katering.

“Total yang kita siapkan untuk jemaah haji kita selama di Arab Saudi itu 127 kali makan. Jadi kami harus menyiapkan 25,8 juta box makanan,” paparnya.

Kemenag juga meminta agar perusahaan katering menggunakan produk dalam negeri.

Misalnya, untuk keperluan bumbu, Kemenag minta perusahaan katering menggunakan bumbu jadi dari Indonesia.

“Dari 611 ton bumbu yang dibutuhkan, 475 ton sudah kita penuhi dari Indonesia. Artinya produk dalam negeri ikut serta dalam perhajian tahun ini dengan angka yang cukup signifikan,” katanya.

Baca juga: Kelola BUMD Sektor Kesehatan Harus Adaptif dan Inovatif, Eks Direktur RSU Haji Medan Jadi Contoh

Demikian juga dengan makanan siap saji. Dijelaskan Muchlis M Hanafi, makanan siap saji akan disiapkan pada rentang 7-15 Zulhijjah.

Saat itu, kondisi di Makkah macet sehingga menyulitkan dalam proses distribusi.

Sehingga, disiapkan makanan siap saji agar bisa didistribusikan lebih awal dan makanan tetap bisa dikonsumsi pada waktunya.

“Lauk siap saji ini diproduksi di dalam negeri. Sampai sekarang, perusahaan yang akan melayani jemaah haji kita sudah mendatangkan 2,4 juta paket makanan siap saji, ada rendang, opor dan lain sebagainya,” kata Muchlis.

“Mudah-mudahan dengan itu semua kepuasan jemaah terhadap layanan konsumsi tahun ini semakin meningkat,” imbuh dia.

Selanjutnya, terkait layanan puncak ibadah haji dari 8-13 Zulhijjah, Muchlis M Hanafi juga menegaskan bahwa itu sudah disiapkan.

Kementerian Agama untuk pertama kali bekerja sama dengan 8 perusahaan dalam menyiapkan layanan bagi 203.320 jemaah.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Ibadah Haji 2025